SUMBAWA BESAR, samawarea.com (22 Januari 2026) — Rencana masuknya program unggas terintegrasi ke Kabupaten Sumbawa mulai menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa. Program yang dikabarkan bernilai triliunan rupiah tersebut dinilai perlu penjelasan detail, terutama menyangkut keberpihakan terhadap peternak kecil dan pelaku UMKM lokal.
Sorotan itu disampaikan Legislator DPRD Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, belum lama ini.
Takdir mempertanyakan kejelasan skema program unggas terintegrasi yang disebut-sebut akan menguasai rantai produksi dari hulu hingga hilir, bahkan membutuhkan lahan berskala besar hingga sekitar 10 hektare.
“Nah, lantas di mana posisi peternak kecil dan UMKM kita?” tegas Takdir.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa ini mengingatkan, penguasaan pasar secara terintegrasi oleh satu program besar berpotensi menyingkirkan peternak kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha berskala terbatas.
“Apakah dengan dikuasainya pasar dari hulu sampai hilir oleh program ini tidak akan membunuh para peternak kecil yang hanya mencari keuntungan kecil?” ujarnya.
Menurut Takdir, kejelasan skema menjadi hal yang sangat krusial sebelum program tersebut direalisasikan. Pemerintah daerah, kata dia, wajib menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme pelibatan peternak kecil dan UMKM agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
“Ini penting untuk diperjelas. Pemerintah harus transparan, terutama terkait posisi dan skema yang akan digunakan dalam program ini,” pintanya.
Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa tersebut menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan perekonomian daerah. Namun, dukungan itu harus dibarengi dengan perencanaan matang dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.
“Kami sangat mendukung program-program yang baik dan positif. Tapi semuanya harus dipaparkan secara detail mulai dari skema, keberpihakan pada peternak kecil, hingga perlindungan UMKM,” tegasnya.
Takdir juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia investasi besar semata tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
“Jangan sampai ada program yang kelihatannya bagus, tapi pada akhirnya justru memutus mata rantai hidup peternak kecil dan UMKM kita,” pungkasnya. (SR)
