MATARAM, samawarea.com (7 Desember 2026) — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk keselarasan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si., mengatakan bahwa posisi Demokrat NTB sudah sangat jelas dan sejalan dengan sikap resmi DPP yang mendukung Pilkada melalui DPRD.
“Sikap DPP sudah sangat jelas mendukung Pilkada melalui DPRD,” ujar Syamsul Fikri kepada wartawan, Rabu (7/1/2026) di Mataram.
Syamsul Fikri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB menegaskan bahwa baik Pilkada secara langsung maupun melalui DPRD merupakan mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, konstitusi melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.
“Karena itu, mau pemilihan langsung ataupun melalui DPRD, keduanya merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” tegas Legislator DPRD NTB dari Daerah Pemilihan V Sumbawa–KSB.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga menegaskan bahwa Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ujar Herman dalam keterangannya.
Herman menjelaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, terutama dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan Pilkada menyangkut kepentingan rakyat luas, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.
“Setiap keputusan yang diambil harus tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan prinsip utama Partai Demokrat.
“Apapun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (SR)
