Karmilawati, S.Pd *)
Survei opini publik merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi modern. Secara filosofis, survei memiliki dasar pada prinsip kedaulatan rakyat, bahwa rakyat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk menilai jalannya pemerintahan. Dalam pandangan filsafat politik demokrasi, seperti dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Jean-Jacques Rousseau, legitimasi kekuasaan terletak pada kehendak rakyat (the will of the people). Oleh karena itu, mekanisme untuk mendengar, merekam, dan menginterpretasi suara publik—termasuk melalui survei merupakan bagian dari aktualisasi prinsip demokrasi substantif.
Dari sisi epistemologis, survei juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang persepsi sosial. Ia menjadi jembatan antara idealitas kebijakan publik dengan realitas penerimaan masyarakat. Secara sosiologis, survei membantu memahami bagaimana kebijakan dan program pemerintah diterima, dirasakan, dan dinilai oleh warga negara, sehingga dapat menjadi umpan balik (feedback loop) bagi penyusunan dan perbaikan kebijakan publik di masa mendatang.
Dalam konteks ini, survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 3–10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden dengan margin of error ±2,9 % pada tingkat kepercayaan 95 % menemukan bahwa 79 % publik merasa puas dengan kinerja pemerintah di bidang pendidikan. Angka ini merupakan tingkat kepuasan tertinggi dibanding bidang-bidang lainnya seperti ekonomi dan hukum.
Temuan ini tidak hanya menggambarkan persepsi positif publik terhadap kebijakan pendidikan pemerintah, tetapi juga memunculkan pertanyaan akademik yang penting: apakah tingkat kepuasan ini mencerminkan perbaikan substantif dalam kualitas pendidikan nasional, atau sekadar respons positif terhadap kebijakan yang bersifat populis dan simbolik?
Tingkat kepuasan publik sebesar 79 % menunjukkan bahwa hampir empat dari lima warga negara menilai positif kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan. Secara politis, angka ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling diapresiasi publik dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Secara sosiologis, ini menandakan bahwa kebijakan di bidang pendidikan memiliki public visibility dan public trust yang tinggi.
Faktor Pendorong Persepsi Positif
Tingginya hasil survei kepuasan publik terhadap suatu bidang termasuk pendidikan, tidak terjadi secara kebetulan. Persepsi positif masyarakat terbentuk melalui interaksi berbagai faktor objektif dan subjektif yang memengaruhi cara publik menilai kinerja pemerintah atau lembaga penyelenggara layanan. hasil survei kepuasan publik yang tinggi merupakan akumulasi dari pengalaman empiris masyarakat dan persepsi sosial yang terbentuk melalui komunikasi publik
Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap tingginya kepuasan publik di antaranya: Pertama, Implementasi program yang dirasakan langsung, seperti bantuan operasional sekolah, peningkatan digitalisasi pembelajaran, dan pembangunan sarana pendidikan di daerah. Kedua, Narasi politik pendidikan yang inklusif, di mana pemerintah menampilkan komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Ketiga, Komunikasi publik yang efektif, yang berhasil mengartikulasikan capaian dan rencana pendidikan dengan bahasa yang mudah diterima masyarakat luas.
Perlu dicermati bahwa kepuasan publik kadang tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas pendidikan. Persepsi publik cenderung terbentuk dari hal-hal yang terlihat dan dirasakan secara langsung (seperti infrastruktur, bantuan, atau layanan administratif), sementara dimensi substantif seperti kualitas kurikulum, mutu guru, atau daya saing lulusan memerlukan evaluasi berbasis data akademik yang lebih mendalam.
Namun, hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap bidang pendidikan sering kali diartikan sebagai indikator positif terhadap kinerja pemerintah dan institusi pendidikan. Secara konseptual, tingkat kepuasan publik bisa berbanding lurus dengan kualitas pendidikan apabila kepuasan tersebut didasarkan pada pengalaman langsung, persepsi terhadap mutu layanan, serta capaian nyata dalam proses pembelajaran.
Selain itu, survei juga memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas pendidikan sebagai sistem sosial. Oleh sebab itu, angka 79 % harus dibaca sebagai indikator persepsi, bukan ukuran objektif dari kualitas pendidikan nasional.
Secara filosofis, survei publik seperti yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi partisipatif dan epistemologi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Tingkat kepuasan 79 % terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan merupakan capaian positif yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat.
Namun demikian, kepuasan ini harus menjadi tolok ukur reflektif, bukan alasan euforia. Pemerintah perlu menggunakan hasil survei ini untuk memperkuat kualitas kebijakan, memperluas pemerataan akses, dan memastikan bahwa pendidikan nasional tidak hanya memuaskan secara perseptual, tetapi juga bermakna secara substantif bagi kemajuan bangsa.
*) Guru di salah satu SD Negeri di Kabupaten Sumbawa, NTB
