MATARAM, samawarea.com (22 Oktober 2025) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan seluruh bantuan sektor pertanian benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil petani di lapangan.
Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Kabupaten Sumbawa di ruang kerjanya Selasa (21/10).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda itu memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan petani dan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.
“Kita ingin setiap bantuan bisa diverifikasi secara jelas, transparan, dan berbasis kebutuhan. Misalnya soal sumur bor, harus diteliti dulu apakah benar-benar layak diajukan,” ujar Umi Dinda.
Salah satu sorotan penting dari audiensi tersebut adalah keluhan petani terkait pengadaan bibit yang dianggap tidak sesuai kebutuhan.
Ketua OKK Tani Merdeka DPD Sumbawa, Safruddin, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan aspirasi petani tersampaikan, terutama menjelang musim tanam.
“Petani banyak mengeluhkan soal pengadaan bibit yang tidak sesuai kondisi lapangan. Kami hadir sebagai mata, telinga, dan kepala presiden, sesuai arahan Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan bahwa proses pengadaan bibit dilakukan melalui sistem lelang di tingkat pusat. Akibatnya, tidak semua varietas yang diminta bisa tersedia secara spesifik.
“Kalau varietas BISI 6 tidak tersedia, biasanya diganti dengan varietas lain seperti BIMA 2. Namun penggantian itu tetap harus melalui persetujuan dari kelompok tani,” jelas Riadi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi lebih kuat antara organisasi petani dan pemerintah daerah, demi mewujudkan kebijakan pertanian yang berpihak kepada kebutuhan riil petani, khususnya menjelang musim tanam. (SR)
