Sumbawa Barat, Samawarea. Com ( 1 September 2025) Suasana halaman kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Senin, 1 September 2025, dipenuhi ratusan massa aksi yang datang menyuarakan aspirasi. Pimpinan dan Anggota DPRD KSB turun langsung menemui demonstran, memastikan seluruh tuntutan dapat disampaikan secara terbuka dan demokratis.
Turut hadir mendampingi proses dialog tersebut, Bupati Sumbawa Barat beserta Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kapolres Sumbawa Barat serta Dandim 1628 Sumbawa Barat juga berada di lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib.
Aksi demonstrasi ini diikuti oleh perwakilan organisasi kepemudaan, terutama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), bersama gabungan elemen masyarakat. Dalam orasinya, massa menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah KSB, antara lain:
Menolak kenaikan tunjangan Anggota DPR RI;
Mendesak Presiden mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya;
Evaluasi dan reformasi kinerja Kepolisian;
Mendesak pengusutan tindakan represif aparat;
Mendesak kepolisian menuntaskan kasus kematian Affan Kurniawan;
Meminta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset;
Evaluasi proyek strategis Daerah KSB tahun 2025;
Pencabutan dan penjelasan lanjutan terkait Perda Pariwisata;
Penutupan lokasi yang diduga menjual minuman keras dan tempat bisnis lendir yang dinilai marak di KSB.
Menanggapi beragam tuntutan tersebut, Bupati Sumbawa Barat menyampaikan sikap resmi pemerintah daerah.
“Tuntutan itu sudah kami setujui, tinggal kami teruskan ke pusat karena bukan wewenang kami,” ujar Bupati.
Ketua DPRD KSB juga memberikan tanggapan tegas terkait aspirasi yang masuk.
“Ini sangat serius, terutama persoalan daerah akan kami selesaikan. Kami tetap mendengar apa yang menjadi tuntutan demonstrasi. Untuk semua tuntutan tersebut, kami sepakat dan akan kami lanjutkan ke pusat,” ungkapnya.
Usai mendengar pernyataan dari Bupati dan Ketua DPRD, massa aksi kemudian meminta komitmen tertulis sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah. Bupati bersama Ketua DPRD pun menandatangani dokumen berisi sembilan tuntutan tersebut.
Aksi demonstrasi berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Tidak ada kericuhan yang terjadi hingga massa membubarkan diri.
