MATARAM, samawarea.com (10 September 2025) – Dalam semangat keterbukaan dan demokrasi, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi terhadap aksi damai yang digelar oleh aliansi mahasiswa Cipayung Plus dalam agenda Mimbar Rakyat, Selasa (9/9), di Tuwa Kawa, Mataram.
Forum yang dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa seperti HMI, IMM, HIMMAH, PMII, LMND, KMHDI, dan GMNI ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan utama sebagai bagian dari Gerakan 9 September yang menyoroti persoalan sosial, ekonomi, hingga demokrasi di daerah dan nasional.
“Saya tidak anti kritik. Justru kritik itu penting agar kekuasaan tidak korup,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan peserta Mimbar Rakyat.
Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi yang lebih rutin dengan elemen mahasiswa dan masyarakat. “Kami ingin memastikan mahasiswa dan aktivis bisa menyampaikan pendapat secara damai tanpa intimidasi. Ruang demokrasi ini jangan sampai terganggu. Ke depan, mungkin dua bulan sekali kita adakan forum seperti ini,” tambahnya.
Di luar isu demokrasi, Gubernur juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengakui bahwa sektor tambang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Karenanya, Pemprov NTB mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.
“Tiga pilar utama pembangunan kita adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Semua kebijakan diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur.
Sikap terbuka Pemerintah Provinsi NTB disambut positif oleh perwakilan mahasiswa. Ketua GMNI NTB, Al Mukmin, menilai dialog tersebut memberikan ruang penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami merasa lebih didengar karena Gubernur merespons satu per satu tuntutan kami. Harapan kami, janji tindak lanjut ini benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar ucapan,” tutupnya.
Dengan adanya forum seperti Mimbar Rakyat, diharapkan sinergi antara mahasiswa dan pemerintah semakin kuat dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. (SR)
