SUMBAWA BESAR, samawarea.com (16 April 2025) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP menyatakan bahwa Bulog Sumbawa tetap mengikuti harga jagung sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500/kilogram untuk kadar air 14 persen. Bupati pun meminta penyerapan mitra swasta seharga minimal Rp 4.500 per kilogram mengacu pada kadar air.
“Kami minta mitra swasta tidak membeli jagung petani di bawah 4.500/kilogram,” tegas Bupati yang didampingi Kapolres Sumbawa AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi SH S.IK., M.AP, Asisten II Lalu Suharmaji ST MT, Kadis Pertanian, Ir Ni Wayan Rusmawati M.Si, Kadis Kominfotik, Drs Hasanuddin, Anggota DPRD dari Komisi II, Zohran SE dan Sukiman S.Pd.I, Kepala Bulog Sumbawa Zuhri Hanafi dan Kabag Prokopim, dalam jumpa pers di Lantai I Kantor Bupati, Rabu, 16 April 2025.
Penegasan Bupati yang disapa Haji Jarot ini, setelah mewakili kabupaten/kota di NTB mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, Kementerian Perhubungan, Pelindo, mitra swasta dan stakeholder lainnya.
Namun demikian Bupati juga meminta petani panen jagung di atas 115 hari, agar kadar airnya layak jual. Selain itu lanjutnya, Gubernur NTB telah meminta Bupati/walikota se-NTB untuk membantu Bulog mengidentifikasi potensi gudang yang ada di daerah masing masing guna menyediakan tempat penyimpanan sementara jagung dari petani. I
ni dimaksudkan agar penyerapan jagung memenuhi kuota untuk NTB sebanyak 78.000 ton, termasuk Sumbawa 23.000 ton. Mengingat gudang yang ada terbatas, di samping masih terisi stok serapan tahun 2024 lalu.
Untuk diketahui ungkap Haji Jarot, Sumbawa saat ini menghadapi panen raya yang sedang dan akan terjadi. Diperkirakan panen awal tahun 2025 ini mencapai 504.000 ton dan diperkirakan hingga akhir tahun ini mencapai 650.000 ton.
“Sekarang gudang bulog yang terisi dari pembelian 2024, masih tersisa 26.000.ton. dan akan segera dilelang. Sedangkan panen awal tahun ini mencapai 504.000 ton. Jika melihat sisa yang bisa ditampung, hanya 10 persen jagung bisa terserap,” bebernya.
Di satu sisi, lanjut Bupati, mitra swasta tidak sanggup melakukan pembelian sesuai dengan HPP. Sebab mereka melakukan pembelian mengacu pada harga jual di Jawa yang saat itu hanya Rp 5.300/kg untuk kadar air 14 persen.
Karena itu Ia berharap panen raya tidak ada yang dirugikan dan semua diuntungkan baik mitra swasta maupun petani. “Ini yang kita ikhtiarkan dan kawal bersama-sama, semoga solusi dari permasalahan ini dapat terselesaikan,” pungkasnya. (SR)
