SUMBAWA BESAR, samawarea.com (1 November 2024) – Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik agar dapat meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini sekaligus melanjuti harapan PJ Gubernur NTB Hassanudin.
Salah satu upaya adalah melaksanakan Bimtek bagi PPID utama Kabupaten Sumbawa dan PPID pelaksana perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Kamis, 31 Oktober 2024 dengan tema “Optimalisasi Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Keuangan Daerah”.
“Program Bimtek ini sudah kali kedua dilaksanakan, agar transfer knowloge bisa berkesenambungan dan nenyeluruh yang disampaikan tidak sepotong potong diterima oleh pejabat pengelola informasi. Ini dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat,” kata Sekretaris Diskominfotik NTB, Hj Erni Suryani S.Sos MM kepada media ini, Kamis (31/10).
Untuk itu, seluruh kepala bidang dan kepala UPTD Layanan Digital Kominfotik NTB hadir pada Bimtek ini. Diharapkan kepada seluruh PPID pelaksana di Pemda Kabupaten Sumbawa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
“Kegiatan ini bertujuan untuk optimalisasi peran PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi, pengelolaan barang dan jasa, serta administrasi keuangan pemerintah daerah,” tegasnya.
PPID utama Kabupaten Sumbawa dan PPID pelaksana mesti maksimal dalam pengelolaan mulai dari website, sampai dengan mekanisme penyampaian informasi pengadaan barang dan jasa serta administrasi keuangan pemerintah daerah baik secara berkala maupun informasi yang dikecualikan harus dikelola secara terampil dan cerdas agar informasi yang disampaikan dapat cepat, tepat dan akurat tersampaikan ke publik. Untuk itu, akan dibantu melalui transfer ilmu dan skill dari para Kabid Diskominfotik NTB.
Yang tak kalah penting, juga akan hadir sebagai role model PPID dari RSUD Propinsi NTB, sebagai peringkat pertama dalam anugerah keterbukaan informasi publik tingkat Propinsi NTB.
Pada acara tersebut, Kabid IKP Diskominfotik NTB Harun Alrasyid menjelaskan bahwa salah satu kendala pihaknya dalam penilaian nasional adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
“Jadi kita perlu keterbukaan semuanya, meski ada yang diblur, dan ini perlu dilakukan uji konsekwensinya. Karena itu, kami akan sharing sekaligus diskusi tentang pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Di tempat yang sama, PJ Bupati Sumbawa diwakili Asisten II, Lalu Suharmaji Kertawijaya MT, meminta agar OPD benar-benar memperhatikan informasi dan komunikasi yang sangat penting ke depannya.
“Misalnya nanti dalam program makan gratis. Nah, informasi dan komunikasi ini sangat perlu sehingga bisa diterima masyarakat. Ada trik- triknya. Nanti akan disampaikan oleh ahlinya dari Diskominfotik NTB,” katanya.
Demikian halnya dengan pengadaan barang dan jasa serta administrasi keuangan daerah. “Semua OPD pasti melakukan pengadaan barang dan jasa serta administrasi keuangan. Untuk itu, sangat tepat ilmu yang disampaikan di sini (Bimtek) diserap dan didiskusikan,” tegas Suharmaji. (SR)
