Sukarno Hatta dan Megawati Dilantik Jadi Anggota PPS

oleh -1165 Dilihat

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26 Mei 2024) – Sebanyak 495 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sumbawa untuk Pilkada serentak 2024, dilantik dan diambil sumpahnya.
Pelantikan oleh Ketua KPU Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP ini berlangsung di Hotel Sernu Raya, Minggu (26/5).

Dalam pelantikan tersebut anggota PPS dari 157 desa dan 8 kelurahan ini membacakan Pakta Integritas yang berisi 11 poin, dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2024. Di antara anggota PPS ini adalah Sukarno Hatta dari Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk dan Megawati dari Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir.

Hadir menyaksikan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Wakil Ketua DPRD Drs. H. Mohamad Ansori, anggota Forkopimda, Sekretaris KPU Agus Salim, Anggota KPU, Muhammad Ali S.IP,, Handono, Ardani, dan Heri Kurniawansyah HS, serta Ketua Bawaslu, Arnan Jurami S.IP dan anggota.

Baca Juga  Pemda Sumbawa Alokasi Anggaran 25 Milyar untuk KPU

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan amanat undang-undang.

“Pengambilan sumpah ini adalah bagian dari proses yang telah dilalui, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, hingga wawancara. Hari ini, PPS terpilih dari masing-masing desa dan kelurahan resmi dilantik,” ujar Syamsi Hidayat.

Seluruh anggota PPS yang dilantik telah mengucapkan sumpah janji dan menandatangani fakta integritas. Syamsi menekankan pentingnya menjaga independensi, netralitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

“Dalam menjalankan tugas, kita harus berpegang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kami yakin bahwa bapak dan ibu sekalian dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, transparan, dan selalu mematuhi aturan yang berlaku,” tambahnya.

Baca Juga  Pandemi Covid, Dinas Ketahanan Pangan Himbau Petani Perhatikan Stok Gabah

Setelah pelantikan ini, anggota PPS langsung menjalankan tugas mereka. Saat ini, mereka tengah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan berkoordinasi dengan PPK. Syamsi menjelaskan bahwa pemetaan ini penting karena TPS untuk pilpres berbeda dengan pilkada, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.

Syamsi juga mengingatkan agar seluruh anggota PPS selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat desa dan bekerja sama tanpa membawa ego masing-masing.

“Lakukan koordinasi dengan baik, bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, dan selalu kedepankan aturan sesuai undang-undang dan peraturan KPU,” pungkasnya. (SR)

 

rokok zul pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *