SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 Mei 2026) – Kondisi jembatan penghubung Kecamatan Ropang dengan tiga desa yakni Ranan, Lebangkar, dan Lawin, kini semakin memprihatinkan. Jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga menuju pusat kecamatan tersebut nyaris ambruk akibat kayu penyangga yang sudah lapuk dan rapuh, bahkan sebagian di antaranya sudah terlepas.
Kondisi itu membuat arus lalu lintas terganggu. Warga yang melintas, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, merasa waswas karena khawatir jembatan sewaktu-waktu ambruk.
Janji Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa untuk segera menangani kerusakan jembatan hingga kini belum juga terealisasi. Warga pun mulai menagih komitmen pemerintah daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa asal Kecamatan Ropang, Juliansyah SE. Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Jul itu menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat di tiga desa.
Sebelumnya, jembatan sepanjang sekitar 6 meter itu sempat ambruk dan ditangani secara darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui pemasangan plat baja. Namun penanganan tersebut tidak bertahan lama.
Setelah kembali mengalami kerusakan, PT Amman Mineral turun tangan melakukan perbaikan menggunakan material kayu. Sayangnya, kondisi jembatan kembali memburuk karena kayu yang digunakan mulai lapuk akibat faktor usia dan cuaca.
Padahal, setiap hari jembatan itu dilintasi kendaraan dengan kapasitas beban hingga 7 ton. Jika jembatan tersebut benar-benar putus, maka tiga desa itu terancam terisolir total karena tidak memiliki jalur alternatif menuju pusat Kecamatan Ropang.
“Jembatan ini merupakan urat nadi perekonomian dan akses utama warga tiga desa. Jika sampai terputus, dampaknya akan sangat besar, baik secara sosial maupun ekonomi. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk membangun jembatan permanen,” ujar Jul kepada SAMAWAREA, Selasa (19/5).
Jul mengungkapkan, sebelumnya Kepala Dinas PUPR Sumbawa yang saat itu dijabatp Dian Sidharta, mengaku telah melakukan survei untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan sebagai bahan pengusulan program pembangunan.
Bahkan, lanjut Jul, telah diusulkan desain jembatan konvensional beserta kebutuhan anggarannya, dengan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Jadi kami menagih janji ini. Jangan terus-menerus memelihara masalah sehingga warga kami yang menjadi korban,” tegasnya.
Tidak hanya pemerintah daerah, Jul juga mendesak PT Amman Mineral dan PT SJR untuk ikut turun tangan membantu penanganan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang di wilayah Ropang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi persoalan infrastruktur yang mendesak.
“Kalau perusahaan ada di Ropang, maka persoalan masyarakat juga harus menjadi perhatian mereka. Apalagi ini menyangkut akses utama warga,” tandasnya.
Sementara itu, Jaka, salah seorang warga Ropang yang hampir setiap hari melintasi jembatan tersebut berharap pemerintah tidak menunggu hingga terjadi bencana yang lebih besar.
Ia meminta pembangunan jembatan permanen segera diprioritaskan demi menjamin keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi warga. (SR)
