SUMBAWA BESAR, samawarea.com (27 Januari 2024) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa sudah melaksanakan penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten tahun 2023. Penilaian ini dalam rangka implementasi Permen LHK No. 52 tahun 2019 pentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dan PermenLHK nomor 53 tahun 2019 tentang Perhargaan Adiwiyata. Hasilnya ditetapkan 3 sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata. Yakni SDN Sukadamai Kecamatan Lunyuk, SDN Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes dan SMPN 1 Unter Iwes.
Kepala DLH Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, Sabtu (27/1/2024) menjelaskan, Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Sementara Penghargaan Adiwiyata merupakan sebuah penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS.
Disebutkan Kadis, ada 3 komponen yang menjadi penilaian. Adalah perencanaan gerakan PBLHS, pelaksanaan gerakan PBLHS, dan pemantauan dan evaluasi gerakan PBLHS. Adapun pelaksanaan gerakan PBLHS meliputi, penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, pengelolaan sampah melalui prinsip 3R.
Kemudian, menjaga kebersihan, sanitasi dan drainasi, konservasi air, konservasi energy yaitu tindakan mengurangi jumlah penggunaan enegi atau penghematan energy, melakukan inovasi terkait penerapan Perilaku ramah lingkungan hidup (PRLH) dan media publikasi. Artinya kegiatan ini dipublikasi melalui media social atau media lainnya sehingga sekolah lain terinspirasi untuk melaksanakan gerakan PBLHS.
Lanjut kadis, sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten, dapat mengikuti penilaian Sekolah Adiwiyata Propinsi setelah 12 bulan menjadi Sekolah Adiwiyata Kabupaten. Setelah menjadi Sekolah Adiwiyata Propinsi, berhak mengikuti Sekolah Adiwiyata Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK. Saat ini ketiga sekolah yang ditetapkan tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian tingkat propinsi di tahun berikutnya, mengingat Adiwiyata Kabupaten berlaku 4 tahun.
“Dengan adanya penilaian sekolah adiwiyata ini, diharapkan mampu mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya. (SR)
