SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (21 November 2023) – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa mengharapkan Pemda Sumbawa untuk memenuhi alokasi dana desa. Mengingat desa adalah ujung tombak pembangunan bangsa.
“Desa menjadi lokus pembangunan bangsa dengan mengalokasikan anggaran dana desa minimal 10 persen,” kata Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq SH yang juga Ketua Badan Anggaran pada Rapat Pra Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Selasa (21/11/2023).
Hadir mendampingi Wakil Ketua DPRD Drs. Mohamad Ansori, dan Nanang Nasiruddin S.AP., M.M.Inov. Hadir pula Anggota Banggar lainnya Muhammad Yamin SE.M.Si, Muhammad Saad SAP, Ahmad Adam, Sri Wahyuni SAP, Sukiman Kamaluddin, Hamzah Abdullah, I Nyoman Wisma dan Sekretaris Dewan, Ir A Yani. Sementara dari Pemda Sumbawa, Kepala BKAD, Didi Hermansyah SE, Kepala Bappeda Endang Syaifuddin Adi Nusantara S.Sos., MT, Sekretaris BKAD Kaharuddin SE., M.Ec.Dev dan jajaran TAPD.
Rafiq meminta Pemda meningkatkan pendapatan daerah, atau mengefektifkan belanja. Dengan memaksimalkan sektor pendapatan seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari Pemerintah Provinsi yang merupakan bagi hasil keuntungan tambang PT AMNT.
Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan Pilkada, Banggar meminta Pemda untuk menganggarkan secara memadai. Dengan dukungan ini, Ia meyakini Pilkada terlaksana secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta lancar sesuai harapan bersama.
Kemudian soal alokasi anggaran kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen termasuk pembayaran TPP dan PPPK, Banggar secara tegas memberikan dukungannya sebesar 8 %. Banggar juga sambung Rafiq, berkomitmen mengawal program pencerdasan anak-anak bangsa melalui alokasi anggaran pendidikan yang cukup sehingga SPM pendidikan terpenuhi.
Sementara Muhammad Sa’ad, S.AP mendesak agar dari potensi lainnya seperti pajak sarang burung walet, pajak dan retribusi parkir, dan retribusi pasar, dapat ditingkatkan. Selain itu secara maksimal mengurangi kebocoran pendapatan. (SR)