SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12 Juli 2023) – Fraksi Demokrat Kabupaten Sumbawa menyoroti laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Namun opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan keuangan Pemda Sumbawa Tahun 2022 menjadi hal yang tidak baik, ketika tidak menjadi perhatian serius untuk masa mendatang.
“Opini WDP ini seolah-olah predikat WTP yang 10 kali berturut turut tidak ada artinya,” kata Sri Wahyuni S.AP selaku Juru Bicara Fraksi Demokrat saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat LKPJ 2022 pada Rapat Paripurna, kemarin.
Fraksi menilai dengan predikat WDP, penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Sumbawa mengalami kemunduran terutama dalam peningkatan pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa kedepan untuk tidak terulang kembali.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi kita bersama, terutama dalam penempatan aparatur pemerintahan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Hal ini menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik,” tandasnya.
Atas kenyataan itu lanjut Sri Wahyuni, WDP menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemda Sumbawa. Dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan DPRD, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas tanpa adanya temuan pemeriksaan BPK, baik di eksekutif maupun DPRD Kabupaten Sumbawa.
Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan bahwa, meskipun realisasi target belum terpenuhi secara maksimal, namun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah.
Karenanya Pemda Sumbawa diminta agar terukur dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu Fraksi Partai Demokrat, mengharapkan kepada Bappeda Sumbawa agar dapat merancang pembangunan yang berbasis keadilan dan humanis. (SR)
