SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (9 Mei 2023) – Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa, rata-rata terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dari hasil pemantauan Pansus DPRD Sumbawa terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022, masih banyak fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan dan penambahan meubeler serta Alat Permainan Edukasi (APE) baik luar dan dalam.
Melalui Jubirnya, Sarifuddin S.Pd, Pansus mengharapkan keberadaannya dapat berjalan optimal dengan cara memberikan fasilitas yang memadai, sehingga mampu menjadi pemicu semangat kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa.
Pansus pada Sidang Paripurna yang digelar di DPRD Sumbawa, Selasa (9/5) juga meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis agar dapat lebih memasifkan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di semua jenjang pendidikan, sehingga dapat mengejar ketertinggalan proses belajar mengajar pada masa Pandemi Covid-19.
Terhadap beberapa sekolah Filial atau sekolah Satap, agar Dinas Dikbud segera melakukan kajian untuk ditingkatkan status menjadi sekolah mandiri, mengingat ada beberapa di antara sekolah tersebut sudah memenuhi syarat.
Selain itu, terkait dengan urusan kebudayaan, dengan adanya program pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional dan pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah yang belum mencapai target, Pansus meminta “Inovasi Sabtu Budaya dan Festival Budaya” yang dilaksanakan di beberapa kecamatan, agar dapat digelar pada tahun 2023 ini sebagai penggerak dan motivasi dalam mengembangkan kreativitas dan minat guna melestarikan kesenian tradisional.
Di bagian lain Pansus menyoroti keberadaan Musium Daerah. Menurut Pansus, Musium Daerah harus dapat menjadi pusat informasi pariwisata daerah. Berdasarkan tingkat kunjungan Musium Daerah yang dirasakan sangat minim, menunjukkan bahwa Pengelola Musium masih kurang kreatif dan keberadaan Musium Daerah harus disosialisasikan dengan lebih masif lagi.
Kurang maksimalnya pengelolaan Musium Daerah ini juga disebabkan karena minimnya dukungan anggaran setiap tahun. Karena itu Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang cukup untuk pengelolaan Musium Daerah, sehingga ke depannya menjadi lebih baik lagi. (SR)
