SUMBAWA BESAR, samawarea.com (4 Maret 2023)–Aksi Penjarahan yang diduga dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap bangunan bekas Kantor PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. NK, memantik reaksi masyarakat. Banyak yang menyesalkan tindakan para pelaku penjarahan. Namun ada juga yang menyalahkan pemerintah daerah. Pandangan ini datang dari Direktur Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (PKSKP) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Andi Rusni SE., M.Si.
Kepada samawarea.com, Selasa (4/4/2023), Andis—sapaan akrabnya, melihat persoalan itu dari sudut pandang kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, aksi penjarahan itu terjadi tidak terlepas dari lemahnya kinerja pemerintah daerah, karena telah terjadi pembiaran dan tidak adanya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kondisi tertentu semisal penyerahan aset Bendungan Beringin Sila (BBS) ini.
Peristiwa semacam ini ungkap Andis, adalah peristiwa berulang yang terjadi hampir dengan pola yang sama, hanya tempat yang berbeda.
“Kinerja pemerintah daerah lemah karena setiap ada peristiwa tertentu, pemda selalu lamban dalam bertindak, selalu kaku dalam melaksanakan langkah-langkah dan terlalu birokratis. Lembar tanggungjawab antar leading sektor menjadi fenomena yang sering kita lihat di birokrasi pemerintah,” tudingnya.
Banyak fakta yang menjadi contoh Andis, bagaimana lemahnya kinerja pemerintah. Seperti persoalan Pasar Seketeng. Karena lemahnya kinerja Pemda, banyak barang-barang bekas pasca kebakaran dijarah masyarakat tanpa ada tindakan cepat dan tegas untuk mengantisipasinya.
Demikian juga ketika Pasar Seketeng sudah dibangun, pembagiannya carut marut. Seharusnya Pemda Sumbawa bisa belajar dari berbagai peristiwa-peristiwa sebelumnya, agar kejadian berupa penjarahan, penguasaan sepihak dan lainnya tidak terulang kembali sebagaimana kasus BBS ini.
Terkadang juga selalu ada pembiaran dengan alasan yang beragam. Aset dibiarkan terbengkalai begitu saja dalam waktu yang lama tanpa ada penjagaan dan pengelolaan. Padahal lanjut Andis, dalam kasus BBS ini sudah ada pihak yang menawarkan diri mengelola tanpa harus dibayar.
Mereka bersedia mengelola parkir, merawat sarana prasarana, membuat wahana wisata dan lainnya, yang tidak menggunakan uang daerah. Namun sampai saat ini, Pemda hanya berkutat pada rapat-rapat yang tidak ada keputusannya.
Jika Pemda Sumbawa memang serius mengelola daerah ini, ujar Andis, mestinya ada langkah antisipasi sebelum BBS itu diresmikan. Perangkat aturan, struktur organisasi pengelola, dan SDM harus sudah siap. Ketika diserahkan menjadi aset daerah, sistem ini langsung bisa berjalan. Tapi kenyataannya tidak demikian.
“Jangan sepenuhnya masyarakat disalahkan, walaupun saya juga tidak membenarkan tindakan penjarahan seperti itu, namun pemerintah jangan mau cuci tangan juga. Ingat bahwa semua ini terjadi karena pemerintah tidak serius mengelola daerah ini dan terkesan melakukan pembiaran. Begitu sudah dijarah, baru pemerintah ketar ketir dan teriak sana sini seperti pemadam kebakaran, begitu sudah terbakar baru meraung-raung memadamkan api. Harusnya jangan begitulah, Pemda harus lebih serius, lebih siap dari maling sebab Pemerintah lebih punya sumber daya,” tandasnya. (SR)
