SUMBAWA BARAT, samawarea.com (20 Februari 2023)–Pemerintah sempat melarang dokter meresepkan obat sirup kepada pasien. Larangan ini sempat berjalan beberapa bulan setelah dampak samping daro obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal dan banyak menyerang anak-anak. Namun saat ini obat sirup itu kembali digunakan.
Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asysyifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mulai menggunakan obat sirup yang sudah dipastikan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Ditemui samawarea.com belum lama ini, Direktur RSUD Asysyifa KSB, dr. Carlof Sitompul, Senin (20/2) mengakuinya. Sekarang sudah ada beberapa obat sirup yang diperbolehkan karena telah lulus uji BPOM yang dinyatakan aman. Pihaknya pun sudah mulai menggunakan obat sirup sesuai rekomendasi BPOM tersebut.
Penggunaan obat sirup di RSUD Asysyifa sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu secara bertahap. Sebab secara bertahap seluruh rumah sakit di Indonesia termasuk RSUD Asysyifa selalu dikirim oleh pemerintah pusat setiap obat yang sudah selesai diuji BPOM.
“Memang prosesnya lama karena pemeriksaannya obat sirup dilakukan satu persatu. Satu obat bisa menghabiskan waktu satu sampai dua minggu pengujian, sedangkan jenis obat sirup yang ada sampai ratusan obat, dan prosesnya sampai saat ini sedang berlangsung,” jelasnya.
Untuk stok obat sirup di rumah sakitnya, Carlof mengaku masih aman karena pasca pelarangan edar, tidak membuangnya tapi hanya dihentikan pemberiannya kepada pasien.
“Sehingga kami bisa seleksi nantinya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, kalau memang ada obat yang dilarang ada di stok maka akan kami musnahkan,” tandasnya.
Sejak dilarangnya penggunaan obat sirup, pihaknya merasa kesulitan terutama bagi anak anak yang sebagian besarnya sulit minum obat, apalagi dalam bentuk tablet. Banyak keluhan dari masyatakat namun setelah diberikan penjelasan mereka mengerti dan menerima kondisi tersebut.
“Selama berdirinya RSUD Asysyifa kami belum menemukan adanya pasien yang gagal ginjal akibat mengonsumsi obat, namun karena ada kebijakan pemerintah pusat hasil dari riset maka kami sangat menghormati dan mentaatinya,” pungkasnya. (HEN/SR)
