Komisi I DPRD Sumbawa Konsultasi Soal Hibah STP ke UTS

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

MATARAM, samawarea.com (27 Oktober 2022)–Kabid Aset Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Devi Parlina dan jajaran menyambut hangat kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Sumbawa. Rombongan Komisi I yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq SH ini untuk belajar tentang pengelolaan aset daerah.

Dipilihnya Kota Mataram karena keberhasilan meraih penghargaan sebagai 30 Peserta Terbaik Kategori Instansi Pemerintah (IP) Umum dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tingkat Nasional ke-4 tahun 2022 yang diselenggarakan bersama oleh Kemenpan-RB, Kemendagri, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI.

Di hadapan Ketua DPRD dan rombongan, Devi Parlina mengakui selaku pemerintah daerah yang mengelola aset, sering menemukan kelemahan sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset tetap atau pengelolaan aset tetap yang belum optimal.

Beberapa kelemahan tersebut di antaranya aset tetap tidak diketahui keberadaannya, belum dicatat secara rinci, masih tercatat terpisah dari aset induk, terdapat fisik aset pada OPD namun tidak tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

Selain itu SK Penggunaan Barang tidak sesuai KIB, aset tetap belum seluruhnya dilabelisasi dan didukung dengan KIR yang mutahir. Atas beberapa permasalahan tersebut biasanya BPK merekomendasikan agar Bupati atau kepala daerah memerintahkan Sekretaris Daerah. Selaku pengelola BMD dan kepala OPD selaku pengguna barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan.

Demikian pula kepada kepala OPD untuk melaksanakan penatausahaan BMD dan menginstruksikan pengurus barang pada masing masing OPD melaksanakan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan. Secara eksplisit kepada kepala BKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Aset BKAD lebih optimal dalam melakukan rekonsiliasi atas penatausahaan aset tetap.

“Pengelolaan aset berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” imbuhnya.

Mengenai hibah Sumbawa Tekhno Park (STP), lanjut Devi, bisa dilakukan atau tidaknya tergantung hasil pengkajian dan pertimbangan yang prosedurnya harus dipenuhi oleh pemerintah maupun penerima hibah. “Intinya, lahannya harus clear, dari hasil kajian kenapa harus dihibahkan atau dipindahtangankan karena ada opsi lainnya seperti pinjam pakai aset berdasarkan rekomendasi tim ahli aset,” ujarnya.

“Kalau dihibahkan berarti tidak ada hak lagi atas aset yang dikelola itu. Berdasarkan pengalaman kita di Mataram, banyak aset daerah yang disewakan sehingga setiap tahunnya daerah mendapatkan uang sewa atau income PAD daerah seperti Mall Mataram, demikian juga dengan gedung dan tanah lainnya,” tambahnya.

Mengingat STP nilainya besar di atas Rp 5 Milyar tentu harus ada persetujuan DPRD yang didahului oleh hasil kajian yang mendalam. Terkait penertiban aset dan sertifikasi aset di Kota Mataram ada sertifikasi untuk tanah di bawah jalan raya, sehingga status tanah tersebut harus bersertifikat dimiliki Pemda atau Pemkot.

Karena itu proses pencatatan aset harus disertai bukti kepemilikan yang sah. Sementara untuk barang barang milik daerah yang belum dikembalikan dan dikuasai oleh pihak ketiga, Pemkot tegas meminta, dan menyurati. Ketika ada yang membandel, Pemkot menggandeng kepolisian, untuk membantu mengambil kembali aset daerah.

Sementara untuk barang yang sudah rusak berat harus disertai foto atau dokumentasi sebelum dimusnahkan atau dihapus dalam daftar aset daerah seperti peralatan yang nilainya kecil.

Atas penjelasan tersebut Ketua DPRD Sumbawa dan anggota rombongan sangat puas dan akan menindaklanjutinya kepada stakeholder terkait.

“Terkait hibah STP insya Allah Kami akan melakukan konsultasi lanjutan ke kantor BPKP Provinsi NTB untuk mempertajam lagi dan mendapatkan kepastian prosedur yang akan dipakai sehingga aman secara regulasi dan asas manfaatnya,” pungkas Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq SH. (SR)