SUMBAWA BESAR (23 Mei 2022)–Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya SH., M.Kn menegaskan bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi keharusan bagi pemerintah. Selain itu ia mendorong pemerintah agar Calon PMI yang berangkat di sejumlah negara tujuan harus bekerja di sektor formal dan benar-benar memiliki skill.
“Kami di DPD tidak membahas anggaran, jika rapat dengan Kementerian kita selalu mendorong agar PMI kita yang berangkat ke luar negeri harus pada sektor formal dan boleh diberangkatkan jika benar-benar telah memiliki skill,” terang Senator cantik asal NTB ini saat dicegat wartawan usai Kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri yang digelar BP2MI bekerjasama Disnakertrans Sumbawa dan Ikatan Keluarga Pekerja Purna Migran Indonesia (IKP2MI) Sumbawa, belum lama ini.
Komite III DPD RI ungkap Evi—sapaannya, bermitra dengan BP2MI. Sebagai legislative, pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap semua peraturan maupun kebijakan yang sudah dikeluarkan. Termasuk apa yang sudah dilakukan BP2MI.
“Keberadaan BP2MI merupakan suatu gebrakan yang melindungi setiap PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Dengan adanya kegiatan sosialisasi BP2MI ini, setiap Calon Pekerja Migran yang akan rangkat ke luar negeri wajib didaftarkan di BP2MI karena BP2MI on-time 24 jam dan bisa memantau serta melaporkan PMI terhadap hal-hal yang akan merugikan PMI sendiri, mengingat BP2MI memiliki sistem hotline,” bebernya.
Komite III DPD RI ungkap Evita Maya, sudah melihat langsung sistem hotline BP2MI. Setiap PMI terdata secara digital. Artinya, setiap PMI tetap terpantau sehingga keberadaan dan kondisi PMI dapat terpantau dengan baik. Hal ini sangat penting bagi NTB selaku daerah penyuplay pekerja migran nomor empat terbesar di Indonesia.
Meski demikian masih juga ada persoalan PMI yang muncul bukan hanya di Negara penempatan tapi terjadi ketika pra (berangkat) maupun pasca (kepulangan). Karena itu diharapkan sosialisasi yang digelar BP2MI memberikan edukasi kepada para PMI agar mereka memiliki pengetahuan yang dapat meminimalisir munculnya kasus-kasus PMI.
“Sosialisasi ini dirasakan sangat tepat, apa yang disampaikan BP2MI bahwa seluruh pekerja migran harus dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa terwujud. CPMI kami minta berangkat melalui jalur formal atau resmi tanpa calo. Jangan percaya sama iming-iming calo karena berangkat ke luar negeri ada tahapan-tahapan. Kami juga tidak tinggal diam. DPD RI bersinergi dengan BP2MI berkomitmen untuk sikat sindikat,” pungkasnya. (SR)
