SUMBAWA BESAR (23 Mei 2022)–Anggota DPR RI, H. Muhammad Syafruddin ST., MM meminta para calon maupun pekerja migran Indonesia (CPMI dan PMI) untuk terus belajar agar tidak terjebak masalah. Banyak persoalan PMI yang muncul karena minimnya pengetahuan dan informasi terkait prosedur keberangkatan maupun skill yang dimiliki.
Karena itu CPMI dan PMI kerap menjadi korban tipu daya para calo, dan tidak sedikit yang berangkat secara unprosedural (illegal). Keberangkatan secara illegal tersebut ungkap anggota DPR tiga periode ini, cenderung bermasalah ketika berada di Negara penempatan.
“Pelajari cara berangkat, siapa majikan, siapa sponsor dan berapa gajinya. Ini dimaksudkan agar para CPMI dan PMI tidak dibodohi,” ujar HMS—panggilan singkatnya pada Kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri yang digelar BP2MI bekerjasama Disnakertrans Sumbawa dan Ikatan Keluarga Pekerja Purna Migran Indonesia (IKP2MI) Sumbawa, belum lama ini.
Meski demikian, lanjut HMS, apapun kondisinya baik illegal dan legal, ketika tertimpa masalah, pemerintah wajib melindungi dan mengadvokasi. Sebagai wakil rakyat dari Pulau Sumbawa, HMS mengaku tidak ingin CPMI dan PMI asal daerahnya diperlakukan tidak semestinya. Ia berusaha dengan daya upaya yang ada untuk memberikan perlindungan dan mengurusnya hingga tuntas.
Ia mencontohkan PMI asal Sebeok, Kecamatan Orong Telu Sumbawa bernama Sajariah Binti Kasim yang pulang dalam kondisi sudah menjadi mayat dari Brunei Darussalam. Ia langsung menghubungi kedutaan di sana untuk segera memulangkan jenazah dan langsung dijemputnya di Jakarta dan dikawal hingga daerah asal. Ada juga beberapa PMI lainnya yang terus dimonitor untuk memastikan kondisinya.
“Saya sudah berikan nomor kontak saya kepada banyak PMI asal daerah saya. Jika ada persoalan, silakan hubungi saya kapan pun, saya siap membantu,” kata HMS seraya menyebut nomor HP nya untuk dicatat.
Di bagian lain, HMS juga mendorong tenaga kerja jalur formal dan memiliki skill. Karenanya Ia sangat mendukung permintaan Bupati Sumbawa untuk meningkatkan status Loka Latihan Kerja (BLK). “Saya akan memperjuangkan permintaan Bupati Sumbawa. Insyaa Allah akan terwujud,” tandasnya. (SR)
