SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (24 Oktober 2021)
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa mengapresiasi pemerintah daerah terkait peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi covid 19 pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021 ini.
Untuk mengoptimalkan peningkatan PAD, Fraksi PKS menyarankan agar pemerintah daerah terus menerus melakukan optimalisasi perhitungan terhadap semua potensi Pendapatan Asli Daerah, dan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran sesuai jenis usaha, serta melakukan optimalisasi pengawasan dan pelayanan.
Hal ini disampaikan Fraksi PKS melalui Juru Bicaranya, Adizul Syahabuddin SP., M.Si saat memberikan pandangan fraksi pada Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kamis (16/9).
Sumber PAD yang dioptimalkan ini sebutnya, juga berasal dari penyertaan modal daerah pada BUMD yakni PT. Bank NTB Syariah, PD. BPR NTB Sumbawa, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, Perumdam Batulanteh dan Perusda Sabalong Samawa yang akan berubah menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa.
Fraksi PKS meyakini bahwa BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang kemampuan daerah. Karenanya BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar memberikan kontrubusi bagi peningkatan PAD dan menjadi pendorong ekonomi untuk dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu penunjang kekuatan perekonomian daerah.
Terkait dengan belanja daerah, Fraksi PKS berpandangan bahwa belanja daerah yang berkaitan dengan penanganan covid-19, diharapkan mampu menyentuh realisasi sesuai tujuan anggaran untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan stimulus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa dalam menghadapi dampak pandemi covid-19.
Fraksi PKS mengapresiasi belanja bantuan sosial berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Sumbawa. Diharapkan jumlahnya terus bertambah dalam upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat kurang mampu dalam rangka akses pendidikan.
Fraksi PKS juga berharap bahwa pemerintah daerah perlu lebih mendalam melakukan evaluasi seberapa efektif anggaran belanja tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengurangan angka kemiskinan. Program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa secara efektif.
Pemerintah daerah diharapkan terus menerus mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pembangunan, sehingga anggaran belanja dapat terserap dengan maksimal, terutama di sektor pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Kami meyakini dengan alokasi belanja pada APBD secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi positif, manfaat dan solusi untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi solusi pemulihan ekonomi di Kabupaten Sumbawa menuju Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban,” pungkasnya. (SR)
