SUMBAWA BESAR, samawarea.com (28/10/2020)
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumbawa, Jamhur Husain mengecam sikap KPU Sumbawa yang tidak mengizinkan wartawan melakukan peliputan langsung Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Rabu (28/10/2020). Ia menilai sikap KPU tersebut sangat diskriminasi dan melecehkan profesi wartawan. Tidak sedikitpun wartawan diberikan akses untuk meliput. Dalam debat itu, wartawan media online dan cetak yang selama ini kerap meliput dan menyukseskan kegiatan KPU Sumbawa selama beberapa tahun, ditempatkan di luar bergabung dengan pihak lainnya. Tidak ada layar visual dan sound system yang bisa dilihat dan didengar sebagai solusi dari kebijakan KPU yang tidak populis ini.
Parahnya lagi, KPU hanya memberikan akses kepada TVRI dan pihak radio yang berbayar. Padahal sehari sebelum acara debat digelar, KPU membagikan ID Card khusus kepada para wartawan. Ternyata ID Card ini hanya kartu yang tidak berguna. “Untuk apa kami diberikan ID Card kalau kami dilarang meliput. Kalau alasan protocol kesehatan, kan bisa dibatasi, jangan diamputasi. Luar biasa sekali sikap dan diskriminasi KPU, baru terjadi sepanjang sejarah. Ini harus dievaluasi agar tidak terjadi di kemudian hari, karena suksesnya tugas KPU atas jasa teman-teman wartawan,” sesal JH—akrab tokoh pers yang juga Ketua PWI Sumbawa ini.
Ketua KPU Sumbawa, M Wildan S.Pd., M.Pd menyampaikan permohonan maaf. Sebab tekhnis acara semua sudah diserahkan ke Event Organizer (EO). Ini akan dievaluasi untuk pembenahan ke depan. (JEN/SR)
