Dinas Pertanian KSB Desak Bulog Turun Lapangan Serap Gabah Petani

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (26/4/2020)

Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) turun ke lapangan untuk menyerap gabah petani. Pasalnya, masih maraknya harga beli gabah di lapangan di bawah HPP. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang menetapkan HPP Rp 4.200 perkilogram sesuai persyaratan.

Ditemui samawarea.com belum lama ini, Kepala Dinas Pertanian, Suhadi, SP,. M.Si berharap Bulog menyerap hasil panen gabah masyarakat. Ia mendapat informasi di lapangan ada di berbagai tempat tidak diserap oleh Bulog. “Padahal, Bulog sudah berjanji kepada kami, akan siap serap semua hasil panen gabah masyarakat yang ada di KSB,” kata Suhadi.

Justru yang banyak turun ke lapangan, lanjut Suhadi, untuk membeli gabah petani adalah mitra bisnisnya. Di KSB ada 2 mitra bisnis Bulog yang siap menyerap gabah masyarakat sesuai HPP, tentu dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Permendag. Namun, daya serapnya terbatas karena terkendala oleh masih kurangnya tempat jemur dan tempat penyimpanan gabah. Dengan terpaksa petani harus menjual gabahnya ke pengusaha lain yang tidak bermitra dengan Bulog. Konsekuensinya, dengan harga yang ditentukan oleh pengusaha tersebut. “Untuk itu kami minta kepada Bulog untuk turun langsung ke lapangan membeli gabah masyarakat, mengingat masa panen masyarakat sudah mulai memuncak. Jika Bulog yang turun langsung, banyak solusi yang bisa diambil tanpa merugikan petani. Misalnya, daya tampung Gudang Bulog di KSB sudah penuh, maka Bulog bisa mendatangkan mitra bisnis dari luar yang siap membeli sesuai dengan HPP. Bulog di KSB satu cabang dengan Bulog yang ada di Sumbawa, sehingga dimungkinkan untuk mendatangkan pengusaha dari luar KSB, yaitu dari kabupaten Sumbawa,” jelasnya.

Tapi, solusi ini sering ditolak oleh pengusaha lokal yang menganggap akan merugikan pengusaha lokal. Bahkan, cerita Suhadi, pernah terjadi di lapangan pengusaha lokal menolak pengusaha dari luar masuk KSB. Diberikan ijin masuk KSB, namun harus membeli kepada pengusaha tersebut sesuai HPP. Sementara pengusaha lokal membeli gabah dengan harga di bawah HPP kepada petani untuk selanjutnya dijual dengan harga sesuai HPP kepada pengusaha lokal tersebut. Praktek seperti ini menurut Suhadi, yang dirugikan adalah petani, sehingga saat ini pihaknya akan terus mengawal kebijakan Bulog yang diamanatkan Permendag bersama TNI-Polri. “Jadi apabila menggunakan solusi mendatangkan mitra bisnis dari luar untuk kepentingan masyarakat, maka gabahnya bisa diserap sesuai HPP,” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya telah menyesuaikan data di lapanagan terkait wilayah yang akan melaksanakan panen. Data tersebut selanjutnya diberikan kepada bulog baik jadwal maupun wilayah panen. Dengan data ini Bulog bisa turun langsung ke petani.

Selain ancaman harga gabah di bawah HPP, Suhadi juga mengaku ada persoalan lain yang dihadapi petani. Yaitu kekurangan mesin, sehingga sering jadwal yang telah disusun tidak tepat karena keterlambatan panen disebabkan kekurangan tenaga dan mesin. “Jadi, saya minta petani yang akan panen, agar sebelumnya melaporkan kepada petugas kami. Sehingga bisa dilaporkan kepada Bulog. Bulog juga selama ini, kalau kita hubungi tetap akan turun, namun terkadang terkendala kurangnya buruh, karena kondisi daerah yang sedang antisipasi Corona,” tandasnya. (HEN/SR)