Pemprov NTB Siapkan 160 Milyar untuk Tiga Bulan Tangani Covid

oleh -3 views

MATARAM, samawarea.com (14/4/2020)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., MM., MTP menyebutkan total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan pencegahan Covid-19 dan JPS Gemilang selama tiga bulan ini sekitar Rp 160 miliar. Sejauh ini yang sudah terserap untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan lain lain sebesar Rp 20 miliar. Sementara untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp 80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan Rp 60 miliar untuk keadaan darurat.

DPRD

Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, Bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gemilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya. “Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan untuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,” terangnya.

Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS. “Karena itu, Pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa, jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,” tambahnya.

Baca Juga  Dua Bulan Masuk Gelanggang, Elektabilitas Zul—Rohmi Naik Signifikan

Ia mengatakan data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini. “Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak, misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,” ungkap Ridwan.

Pada tahap pertama ini, Pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (SR)

DPRD DPRD