LOMBOK BARAT, SR (25/11/2019)
Sekitar 400 pelanggan PDAM Giri Menang menggelar aksi demo di Reservoir PDAM setempat di Desa Langko Kecamatan Lingsar Lombok Barat, Senin (25/11) pukul 09.00 Wita. Aksi ini dilakukan karena mereka tidak puas dengan pelayanan perusahaan air minum milik daerah tersebut. Sebelum menuju lokasi massa yang dikoordinir Samsudin dan Khotib, berkumpul di simpang 3 Masjid Desa Langko. Menggunakan dua unit kendaraan roda empat, mereka membawa sejumlah selebaran bertuliskan: “Ndak Jual Aiq ite Ape”, jangan jual air keruh untuk kami, jangan paksa kami membayar yang seharusnya kami tidak bayar, gratiskan pembayaran air PDAM”.
Dalam orasinya, massa menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapat pelayanan pada saat gempa, dan tidak pernah merasakan manfaat dana CSR. Menurutnya, Desa Langko mengharapkan agar fasilitas PDAM ini dikelola pihak pemerintah desa setempat untuk kesejahteraan warga desa. Namun pihak PDAM menindaklanjutinya dengan penolakan proposal dari Desa Langko. Padahal dalam UU Tata Ruang yang tertera pada pasal 4 yang isinya pemberian kesejahteraan kepada masyarakat atas pemanfaatan wilayahnya menjadi tata ruang agar diberikan kepada warga. Selain itu mereka juga meminta agar menggratiskan pembayaran tagihan PDAM bagi warga Desa Langko. Tutup saluran pipa PDAM. “Masyarakat Langko telah dizolimi oleh Pemda melalui PDAM ini. Kembalikan meteran masyarakat yang telah dicabut oleh PDAM,” teriaknya seraya mendesak agar Dirut PDAM dihadirkan hingga pukul 11.00 Wita, karena jika tidak mereka mengancam akan merusak fasilitas yang ada.
Untuk menenangkan massa aksi, Camat Lingsar datang ke lokasi unjuk rasa. Camat menghimbau massa agar aksi unjuk rasa tanpa anarkis. Selang beberapa saat massa mulai anarkis sehingga terjadi saling dorong dengan aparat keamanan yang mengawal jalannya aksi. Tak lama Dirut PDAM Giri Menang tiba di lokasi. “Kami mengapresiasi massa aksi untuk menyampaikan aspirasi namun harus beretika,” himbau Kabag Ops Polresta Mataram Kompol Taufik menenangkan massa aksi.
Selanjutnya dilakukan pertemuan antara perwakilan massa aksi dengan Dirut PDAM di Kantor Reservoir PDAM Desa Langko yg dihadiri yang dihadiri Dirut PDAM H Lalu Ahmad Zaini, Kabagops Polresta Mataram Kompol Taufik S.IP, Kades Langko Mawardi, Korlap Ahmad Pauzi, tokoh masyarakat Samsudin dan Khotib bersama 5 orang perwakilan warga lainnya. “Kami pihak kepolisian melaksanakan tugas untuk mengamankan warga dalam kegiatan aksi, ada SOP yang kita gunakan dalam penanganan aksi, kami berharap masyarakat tidak melakukan aksi-aksi yang berlebihan,” kata Kabag Ops mengingatkan mengawali pertemuan itu.
Dalam pertemuan ada beberapa tuntutan yang disampaikan perwakilan massa aksi sebagaimana yang disuarakan melalui orasi. Terhadap tuntutan itu Dirut PDAM H Lalu Ahmad Zaini menyatakan selama ada aturannya, tuntutan tersebut akan penuhi. Namun saat ini tidak ada aturan berdasarkan Permendagri sehingga belum bisa dipenuhi. “Apabila yang sifatnya insidentil saat puasa masjid dan mushala bisa digratiskan itu bisa dilakukan, apabila tidak digunakan meteran air ini tidak akan berjalan, hanya kami dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan tarif rendah 750 rupiah permeter. Terkait dengan pembayaran waktu gempa diharapkan masyarakat memberikan daftar nama yang membayar dengan jumlah besar, sehingga nantinya dapat dicek kembali oleh PDAM,” jelas Haji Zaini.
Penjelasan Dirut PDAM ini tak bisa diterima oleh Kepala Desa Langko, Mawardi. “Kami tidak terima dan ini merupakan daerah kami dan kami wajib untuk mendapatkan kompensasi. Apabila tidak maka lebih baik reservoir PDAM ini dibubarkan,” tegasnya.
Karena tidak ada titik temu, perwakilan masyarakat keluar dari lokasi pertemuan. Mereka tidak puas atas hasil pertemuan tersebut. Sebelum membubarkan diri sempat melakukan pengerusakan sejumlah pagar di lokasi Reservoir. (SR)
