KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PUPR KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, SR (25/9/2019)
Sejumlah paket proyek jalan di wilayah Kabupaten Sumbawa tengah dalam pengerjaan. Paket proyek itu ada yang dibiayai APBD Kabupaten juga APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019. Anggaran ini untuk membiayai pemeliharaan berkala maupun peningkatan jalan. Hal ini diungkapkan Kadis PUPR Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi SAMAWAREA melalui Kabid Bina Marga, Ikhsan Imanuddin ST.
Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/9/2019), Ikhsan—akrab pejabat ini disapa, menyebutkan ada beberapa paket DAK yang dikerjakan pada Tahun 2019 ini. Yaitu DAK I, DAK II, DAK III, DAK IV dan DAK V, ditambah DAK Afirmasi dan DAK Penugasan. Untuk Paket DAK I adalah pengerjaan ruas jalan SJN Sinar Jaya—Berora—Sekayu. Paket DAK II ruas jalan Uma Buntar, Paket DAK III ruas jalan SJN Seseng, SJN Labu Teluk dan SJN Singgah—Sabedo. Kemudian DAK IV ruas jalan Tengkal Karya—Pulau Bungin, dan Tengkal Karya—Gontar Baru. Paket DAK V adalah pengerjaan ruas jalan Alas-Lekong, dan SJN Gelampar—Ai Jati. Dari pengawasan yang dilakukan jajarannya, ungkap Ikhsan, pengerjaan peningkatan jalan ini masih on the track. Meski ada deviasi tapi deviasi positif karena hasil pekerjaannya sudah mencapai 80—90 persen dengan masa kontrak hingga 14 Nopember 2019 mendatang. “Sejauh ini tidak ada kendala yang siginifikan. Masalah social tetap ada namun sudah diselesaikan melalui komunikasi yang intens. Rata-rata semua pengerjaan paket ini tidak ada kendala berarti baik social maupun tekhnis,” ujarnya.
Di samping menggunakan DAK untuk membiayai pengerjaan beberapa ruas jalan, sambung Ikhsan, ada juga anggaran APBD. Anggaran kabupaten ini untuk mengerjakan dua paket dengan sistem pemeliharaan berkala jalan. Paket I adalah pengerjaan jalan dalam Kota Sumbawa dan ruas jalan Lantung—Ropang. Untuk dalam Kota Sumbawa berada di samping Kantor Bappeda atau DPKA (jalan Kebayan) yang sudah tuntas dikerjakan. Sementara di Lantung—Ropang ada beberapa titik yang dikerjakan dan dinilai krusial, seperti di tanjakan. Selanjutnya Paket II, ruas jalan SJN Labuan Mapin—Mapin Rea dan dalam Kota Kecamatan Utan. Pada tahun ini juga dilakukan pengerjaan satu jembatan di Dusun Melung, Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu. Untuk mengerjakan jembatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,9 milyar, namun nilai kontrak Rp 3 milyar. Artinya ada ratusan juta rupiah yang ‘dibuang’ kontraktor. Meski demikian, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ikhsan tidak mnelihat hal itu, tapi lebih menekankan pada pengawasan dan menerima pekerjaan itu sesuai masa kontrak maupun spesifikasinya.
Dalam mengawasi sejumlah paket proyek ini baik yang dianggarkan melalui APBD maupun DAK, pihaknya melibatkan pihak ketiga yakni konsultan pengawas. Selain itu secara internal Bidang Bina Marga PUPR membentuk tim tekhnis untuk melakukan pemantauan dan pengawasan melekat terhadap kontraktor dan konsultan. Tak hanya itu pihaknya bekerjasama dengan TP4D. “Pengawasan melekat dan berlapis ini dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan, serta mengarahkan proyek itu selesai tepat waktu dan tepat mutu, sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” pungkasnya. (JEN/SR)
