SUMBAWA BESAR, SR (26/9/2019)
Gelombang aksi mahasiswa mewarnai suasana Kota Sumbawa, Kamis (26/9) siang. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terkemuka menggelar aksi hampir bersamaan. Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menerjunkan seribuan mahasiswanya, demikian dengan Universitas Samawa (UNSA), Institut Ilmu Sosial Budaya Samawa Rea (IISBUD Sarea) dan STKIP Sumbawa. Aspirasi yang disampaikan sama, dengan titik sentral aksi di Gedung DPRD Sumbawa. Kehadiran ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi di antaranya HMI, KAMMI, GMNI, LMND, IMM, SMI, BMI, BEM UNSA, BEM IISBUD, BEM NW, dan BEM STKIP tersebut sempat membuat macet arus lalulintas mulai dari Kilometer 1 hingga KM 7 Jalan Lintas Sumbawa—Bima. Selain itu aksi demo mahasiswa berbagai kampus ini bertepatan dengan sidang pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2019-2024. Meski demikian aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian, Pol PP dan TNI ini berlangsung aman dan damai. Ada satu pamflet yang dibawa seorang mahasiswi UTS yang menarik perhatian. Pamflet itu tertera tulisan yang cukup menggelitik. “JANGAN SAHKAN RUU, SAHKAN SAJA AKU”
Secara bergantian mereka meminta Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumbawa, segera mengambil sikap terkait penolakan mahasiswa terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP), UU KPK, dan RUU lainnya. Massa aksi ini juga mengutuk upaya pelemahan KPK dalam bentuk apapun dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Kemudian mendesak Pemerintahan Jokowi pada periode ini dan periode selanjutnya dapat menerbitkan PERPPU yang menguatkan KPK. Tak hanya itu mendesak pemerintahan untuk menghapus pasal-pasal bermasalah dalam RUU, dan menilai penundaan pengesahan, bukanlah solusi.
Harjoni—salah satu coordinator aksi berjanji akan menggelar aksi kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan. “Kami meminta Pemda Sumbawa dan DPRD segera bersikap atas penolakan terhadap Rancangan Undang-undang KPK, RUU KUHP dan lainnya,” timpal Presiden Mahasiswa UTS, Fahmi Budi Raharjo.
Menanggapi tuntutan itu Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc yang didampingi Wakil Bupati Drs. Mahmud Abdullah, Ketua DPRD A Rafiq, Wakil Ketua DPRD Syamsul Fikri S.Ag M.Si, Kapolres AKBP Tunggul Sinatrio SIK MH dan Dandim 1607 Letkol Inf Samsul Huda M.Sc berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi kepada pemerintah pusat dan DPR RI di Jakarta. “Kami akan bersurat ke pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa,’’ pungkasnya. (JEN/SR)
