KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, SR (14/2/2019)
Sejumlah PJTKI di Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam APJATI dan ASPATAKI menyambut positif pelayanan medical check up terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di RSUD Sumbawa. Pasalnya medical check up yang dilakukan secara online ini sebagai solusi atas persoalan yang dialami pihak PJTKI di daerah selama ini. Selain memberikan kemudahan dengan jarak tempuh dan waktu yang terbilang singkat, biaya medical di RSUD Sumbawa terbilang lebih murah dari biaya yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Sambutan hangat ini disampaikan para PJTKI dalam Rapat Pembahasan Pemeriksaan Kesehatan CPMI di RSUD Sumbawa yang digelar di Aula Kantor Disnakertrans Sumbawa. Hadir pada rapat tersebut Kadisnakertrans Provinsi NTB, Agus Patria SH MH, Kadisnakertrans Sumbawa Dr. M. Ikhsan Safitri M.Sc didampingi Kabid Penempatan Tenaga Kerja Khairil Anwar S.Sos, BNP2TKI, Direktur RSUD Sumbawa yang diwakili Kabid Pelayanan Sarip Hidayat, SKM MPH beserta jajaran, Ketua APJATI Sumbawa dan Ketua ASPATAKI, serta para direktur PJTKI.
Namun dalam pertemuan itu mereka (PJTKI) berharap adanya regulasi dan kerjasama antara RSUD Sumbawa dengan kantor pusat PJTKI tersebut yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Sebab selama ini setiap perusahaan memiliki medical tersendiri yang sudah memiliki agreement dan divalidasi, serta kompetensi yang sudah dipercaya. Selain itu mereka juga ingin mengetahui tekhnis pelaksanaan medical di RSUD Sumbawa. “Pada prinsipnya kami sangat setuju medical dilaksanakan di daerah yakni RSUD Sumbawa karena memberikan kemudahan bagi PJTKI calon PMI, di samping memberikan konstribusi bagi daerah,” ungkap salah seorang pengurus PJTKI.
Ada juga PJTKI yang ingin mendapat jaminan bahwa hasil pemeriksaan di RSUD Sumbawa tidak lagi terbantahkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan Calon PMI di negara tujuan. Biasanya berangkat dalam kondisi fit (sehat) sesuai hasil medical RSUD, namun saat tiba di negara tujuan justru dinyatakan unfit (tidak sehat).
Kadisnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. Ikhsan Safitri M.Sc yang ditemui usai rapat mengatakan penerapan medical check up CPMI di RSUD Sumbawa bukan kebijakan yang tiba-tiba. Selama ini Pemda Sumbawa melalui dinas terkait sudah memperhatikan perjalanan bagaimana proses perekrutan dan penempatan CPMI. Salah satu kendala adalah medical check up terhadap CPMI asal Sumbawa yang dilakukan di luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta serta daerah lain di Pulau Jawa. Ketika CPMI ini dinyatakan sehat, tidak akan ada masalah. Masalahnya jika CPMI ini dinyatakan unfit maka jarang sekali CPMI tersebut kembali ke daerah. Sebab selain kerugian materi dengan telah mengeluarkan biaya medical maupun transportasi, kerugian yang paling besar adalah kondisi psikologis CPMI. Karena sebelum berangkat sudah pamitan dengan keluarga, tetangga dan sahabatnya, bahkan menggelar acara syukuran. Inilah yang berpeluang CPMI ini mencari terobosan yang unprosedural sehingga keberangkatannya keluar negeri ditempuh dengan cara-cara ilegal. “Medical check up di RSUD Sumbawa ini menjadi salah satu solusi dan upaya Pemda Sumbawa untuk memproteksi dan melindungi CPMI. Kalau memang unfit di sini maka tidak diberangkatkan. Kalau memang fit layak untuk diberangkatkan keluar negeri karena hasil medical yang dilakukan di sini terkoneksi dengan Sisko TKI.
Untuk diketahui, ungkap Doktor Ikhsan, pelayanan medical check up untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di RSUD Sumbawa sudah mulai dilaksanakan sejak 4 Pebruari 2019 lalu. Medical ini melayani keberangkatan ke negara tujuan yang berada di kawasan Asia Pasifik, sedangkan negara tujuan Malaysia belum dapat dilayani karena belum terpasang aplikasinya. “Intinya pelayanan medical di RSUD ini adalah semangat kita untuk memberikan perlindungan terhadap CPMI yang lebih baik dari sebelumnya,” tandasnya.
Sementara itu Kadisnakertrans Propinsi NTB, H. Agus Patria SH MH menilai kebijakan medical check up di RSUD Sumbawa merupakan langkah cerdas Pemda Sumbawa yang patut didukung. Langkah ini sebagai solusi untuk memperpendek dan mempermudah pelayanan terhadap PJTKI maupun masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri. “Dengan pelayanan yang diberikan di sini, PJTKI tidak perlu repot menyediakan tempat menginap, transportasi dan akomodasi bagi CPMI nya hanya untuk medical. Ini menekan biaya murah untuk para CPMI kita,” imbuhnya.
Terkait dengan pertemuan dengan para PJTKI dan RSUD Sumbawa yang digelar di Disnakertrans Sumbawa, Haji Agus—akrab pejabat asli Sumbawa ini mengatakan banyak masukan yang patut diakomodir. Hal itu menjadi bahan bagi pihaknya untuk menyusun regulasi agar CPMI terlindungi scara maksimal dan PJTKI terhindar dari masalah serta tidak dirugikan. (JEN/SR)
