SUMBAWA BESAR, SR (15/2/2019)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58 milyar untuk membiayai pembangunan Pasar Seketeng. Hal ini sesuai perencanaan Tahun 2018 berdasarkan Detail Enginering Design (DED) yang disusun awal Tahun 2011. Namun berjalannya waktu harga satuan material naik. Sehingga dari dana yang ada sebesar Rp 58 milyar tidak bisa menuntaskan pembangunan Pasar Seketeng yang direncanakan berlantai 2. “Dari dana 58 Milyar yang dianggarkan ini tidak cukup, artinya ada bagian bangunan yang tidak terbangun. Ini karena harga satuan material seperti kayu dan lainnya sudah naik,” jelas Heri Kurniawan—Konsultan Review DED saat memberikan penjelasan dalam rapat di ruang kerja Bupati Sumbawa, Jumat (15/2). Hadir dalam rapat mendadak ini, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah SE., M.Sc, Bupati HM Husni Djibril B.Sc, Kadis Perdagangan NTB Hj Putu Selly, Kepala BPKAD Sumbawa Wirawan Ahmad S.Si MT, Kepala Bapenda Sumbawa Drs. H. Hasan Basri, Kabag Humas Tajuddin SH dan sejumlah pejabat lainnya, serta pemilik Pabrik Concrete Mixer PT. Sumbawa Aspara Beton, Mr. Cris O’Donohue beserta istri Mrs. Leni Marliana Rahayu.
Menurut Heri, untuk menuntaskan seluruh bangunan sesuai desain adalah dengan menambah anggaran. Kekurangan anggaran berdasarkan perhitungan sebesar Rp 25 Milyar, sehingga totalnya mencapai Rp 83 milyar. Dengan membengkaknya anggaran ini, harus dilakukan review DED.
Menanggapi hal itu Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc meminta dukungan Gubernur NTB untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Namun jika tidak, Ia mendesak agar pasar itu tetap dikerjakan dengan dana yang ada mengingat keterbatasan waktu. “Tetap konsepnya pasar harus selesai. Jangan sampai kekurangan dana ini menghambat proses pembangunan pasar yang direncanakan mulai dikerjakan April mendatang. Selesaikan dulu bangunan sesuai dengan dana yang ada,” kata Bupati.
Sementara Kepala BPKAD Sumbawa, Wirawan Ahmad S.Si MT mengatakan untuk membiayai membengkaknya anggaran revitalisasi Pasar Seketeng ada dua scenario. Pertama, ditangani bersama propinsi dan kabupaten. Atau propinsi memberikan bantuan keuangan. Jika ada bantuan keuangan ini konsekwensinya segera dilakukan perubahan APBD. Sebab tidak mungkin dilakukan pergeseran anggaran APBD mengingat semua pos sudah terisi. Skenario kedua, dikerjakan secara multiyears asalkan pedagang yang sekarang ditempatkan sementara di Taman Kerato bisa bersabar menunggu rampungnya pasar. Pasalnya pembangunan pasar itu hajatnya untuk menampung pedagang. “Kami ingin semua tuntas agar hajat dibangunnya pasar bisa tercapai,” tandasnya.
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc menyatakan propinsi siap membantu kekurangan dana tersebut. Ada beberapa tawaran dalam memperoleh dana, bisa dengan melibatkan pihak swasta yang memberikan pinjaman. Atau menggunakan dana CSR perusahaan yang berinvestasi di daerah. Upaya lain adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi maupun pusat. “Saat kami balik ke Mataram, ini akan kami bicarakan,” tandasnya. (JEN/SR)
