JAKARTA, SR (9/1/2019)
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla, Rabu (9/1/2019). Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden untuk melaporkan progressive rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB. Rapat yang membahas penanganan musibah gempa bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut berlangsung di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Merdeka Utara No. 15 Jakarta. Saat itu Gubernur dan Wagub didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB.
Di hadapan Wapres, Gubernur menyatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah fleksibilitas pemerintah daerah untuk membangun rumah. “Kalau bisa pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,” ungkap Gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.
Gubernur memberi contoh, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.
Ditambahkan Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi, ada sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut Wagub, dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang. “Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Jadi kami butuh 1.400 orang fasilitator,” jelas Ummi Rohmi.
Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. “Mohon jangan ada pencairan 50 persen-50 persen, sebab dua kali administrasinya,” pintanya kepada Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan Gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimulan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut. Dana yang sudah ditransfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 3,5 triliun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat Rp 1,6 triliun.
Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK. Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar 1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.
Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA sebanyak 3.855 unit, RIKA 7.298 unit dan RIKO 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RISHA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO 1.162 unit. Sedangkan total jumlah RIKA yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 dan Sumbawa Barat 41.
Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segera menambah fasilitator. Sehingga Pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan cepat dan lancar. “Saat ini Pembangunan itu harus tepat dan benar,” jelas Jusuf Kalla seraya meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan Huntap di NTB. (SR)
