MATARAM, SR (16/10/2018)
Keberadaan NTB Care agar pemerintah hadir di tengah masyarakat. Demikian dikatakan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi NTB Care di Hotel Lombok Raya, Selasa (16/10/18). Mengawali sambutannya, Hj. Rohmi menyampaikan penghargaan atas inisiasi kegiatan ini dan menaruh harapan agar pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi niatan seluruh stake holder dalam mengemban amanah. “Tujuannya adalah agar apa yang dilakukan dapat bermanfaat,” ujar Hj. Rohmi.
Ia berharap sistem ini menjadi media yang bisa menghadirkan seolah-olah pemerintah daerah ada dimana-mana, di tengah masyarakat. “Jangan sampai sudah ada pemerintah yang baik tapi masyarakat masih merasa tidak ada tempat mengadu,” tegas Hj. Rohmi.
Hj. Rohmi juga berpesan agar program ini tidak hanya berakhir secara simbolis. “NTB Care harus teraplikasi dengan baik dan menjadi wadah bagi masyarakat dan pemerintah, dan nantinya kabupaten/kota di NTB akan terbantu, serta setiap masalah dapat diatasi dengan tepat sasaran,” ujarnya.
Kabupaten/kota bisa saling support dalam melayani masyarakat. Dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan prinsip gotong royong dan saling bersinergi, hasilnya akan lebih baik. “Bimtek kali ini harus betul-betul dipahami, sangat simple, dan hal ini harus berjalan untuk bisa melayani masyarakat NTB,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfotik, Tri Budi Prayitno juga menyampaikan bahwa proses hadirnya aplikasi ini begitu cepat, lahir langsung dari buah pikiran Wakil Gubernur pada Bulan Juli 2018 lalu. Untuk saat ini, aplikasi NTB Care tersedia di Handphone berbasis Android saja dan mulai hari ini NTB Care akan mulai diujicoba. “Jangan sampai ada hoax, dan harapan kita bersama adalah menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat bisa terwujud,” ucap Tri Budi.
Sebelumnya, Yasrul S. Kom., M. Ing sebagai ketua panitia melaporkan bahwa saat ini aplikasi NTB Care sudah siap untuk dipakai. Kehadiran perwakilan setiap perangkat daerah dan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-NTB, nantinya bertugas sebagai admin yang akan menerima terusan pengaduan masyarakat dan harus secepat mungkin merespon aduan tersebut. (JEN/SR)
