SUMBAWA BESAR, SR (01/10/2018)
DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan rekomendasi sebagai sikap politik dalam menyikapi aksi demo ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Senin (1/10). Rekomendasi ini dikeluarkan setelah menerima GTT dan PTT tersebut yang difasilitasi Komisi IV setempat. Rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD, H. Lalu Budi Suryata SP dan ditujukan kepada Bupati Sumbawa ini berisi tiga poin.
Pertama, mendorong pemerintah untuk menuntaskan masalah status tenaga honorer di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan secara bertahap dengan cara mengangkatnya menjadi ASN tanpa tes. Kedua, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dimaksud dalam APBD di tingkat Kabupaten serta memberikan jaminan kesehatan melalui peserta PBI. Dan ketiga, mendorong pemerintah memberikan kesempatan bagi GTT dan PTT untuk mendapatkan sertifikasi. Selama ini sistem yang ada menjadi penghambat bagi para guru tersebut untuk lolos program sertifikasi.
Setelah mengantongi rekomendasi dari DPRD Sumbawa, para GTT dan PTT yang dikomandani Komalasari S.Pd selaku Ketua FK GTT-PTT Sumbawa ini ngelurug ke Kantor Bupati Sumbawa untuk menyampaikan berbagai tuntutan. (JEN/SR)
