SUMBAWA BESAR, SR (01/10/2018)
Ratusan honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Sumbawa menggelar aksi demo di Kantor Bupati dan DPRD Sumbawa, Senin (1/10). Mereka datang dari penjuru kecamatan dengan membentangkan sejumlah pamflet dan spanduk berisi tudingan maupun aspirasi sebagai ikhtiar untuk memperjuangkan nasib mereka. Sebab di antara tenaga honorer ini ada yang sudah mengabdi puluhan tahun namun sampai saat ini belum mengantongi SK Bupati, melainkan hanya SK Kepala Sekolah dengan insentif nyaris tak terlihat.
Dalam orasinya mereka menyampaikan pernyataan sikap dan 7 tuntutan. Pertama, menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 36 dan 37 Tahun 2018 yang dinilai tidak berkeadilan sebagaimana sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Untuk itu mereka meminta Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc dan seluruh anggota DPRD Sumbawa agar menindaklanjuti aspirasi GTT dan PTT ini kepada Menteri PAN-RB. Kedua, menolak perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ketiga, meminta pemerintah untuk menuntaskan masalah status tenaga honorer di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan secara bertahap dengan cara mengangkatnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa tes.
Keempat, meminta kepada Bupati Sumbawa agar dapat mengeluarkan SK Bupati untuk honorer GTT dan PTT yang sudah tervalidasi di dalam Dapodik yang berjumlah 3.300 orang dan sudah bekerja secara terus menerus agar bisa mendapatkan kesejahteraan lainnya. Kelima, meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dalam APBD Kabupaten serta memberikan jaminan kesehatan melalui peserta PBI. Keenam, bahwa tenaga pendidik dan kependidikan sangat diperlukan dalam menopang pendidikan. Hal ini mengingat kenyataan di lapangan GTT—PTT di setiap sekolah ada. dalam satu sekolah setingkat SD setidaknya hanya ada 2-3 guru PNS, sedangkan selebihnya honorer.
Dan ketujuh, meminta pemerintah memberikan kesempatan bagi para guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi. Selama ini sistem yang ada menjadi penghambat bagi para guru untuk lolos program sertifikasi. Kehadiran ratusan perwakilan GTT dan PTT di Gedung DPRD Sumbawa ini disambut Komisi IV setempat. Sedangkan di Kantor Bupati, diterima langsung Bupati Sumbawa HM Husni Djibril didampingi asisten dan Kepala BKPP Sumbawa. (JEN/SR)
