SUMBAWA BESAR, SR (01/10/2018)
Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc mengaku sangat prihatin dengan nasib honorer terutama GTT dan PTT yang selalu terpinggirkan. Karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertimbangkan dalam sejumlah aspirasi dari GTT dan PTT tersebut. “Saya sebenarnya sehati dan sependapat dengan apa yang disuarakan honorer GTT dan PTT ini, karena saya ikut merasakannya. Karena itu saya tidak bisa mengabaikan hal ini,” kata Bupati saat menerima kehadiran perwakilan GTT dan PTT yang tergabung dalam Forum Komunikasi GTT-PTT Kabupaten Sumbawa di ruang rapat Lantai I Kantor Bupati, Senin (1/10).
Bupati mengakui bahwa kebutuhan daerah terkait keberadaan PNS ini sangat besar, namun alokasi dari pemerintah pusat sangat terbatas. Misalnya pada seleksi CPNS Tahun 2018 yang baru dibuka ini, Sumbawa hanya dijatahkan 275 orang, sementara Pemda mengusulkan kebutuhan PNS mencapai 1.200 orang. Karena itu terhadap aspirasi GTT dan PTT yang minta diangkat menjadi PNS tanpa tes, Bupati menilainya sah-sah saja. Tapi kewenangan terkait persoalan itu bukan berada di ranah pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat. Bupati hanya berpesan untuk saat ini GTT dan PTT dapat mengambil kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS sebagai salah satu jalan untuk menjadi PNS. Bagi yang sudah berumur dan belum beruntung akan dipikirkan cara lain, di antaranya menyurati pemerintah pusat untuk merealisasikan sejumlah tuntutan GTT dan PTT. “Tolong dicatat Pak Asisten, segera surati pusat. Kita akan mendukung perjuangan para GTT dan PTT ini. Disadari kita terbantu dengan keberadaan honorer yang telah mengabdi selama ini,” akunya.
Kemudian mengenai peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT, Bupati menyatakan akan memberikan perhatian serius. Persoalan ini akan dibicarakan dengan DPRD. Tentunya harus didasarkan pada aturan main dan kemampuan keuangan daerah.
Sebelumnya Ketua FK GTT-PTT Kabupaten Sumbawa, Komalasari S.Pd mengatakan bahwa tuntutan mereka sebagai bentuk menagih janji pemerintahan Husni—Mo saat kampanye silam. Meski sudah memasuki tiga tahun pemerintahan, janji itu belum terealisasi. Selama ini diakui Komalasari yang sudah mengabdi sebagai guru honorer selama 10 tahun, mereka dianaktirikan. Pendapatan mereka jauh dari kesejahteraan, sementara pekerjaan yang membebani para GTT dan PTT sangat berat, bahkan melebihi PNS. Karena itu Ia berharap pemerintah dapat memikirkan nasib mereka agar tidak semakin terpuruk. (JEN/SR)
