KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT SUMBAWA BARAT
MATARAM, SR (30/05/2018)
Kabupaten Sumbawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Raihan prestisius ini sudah yang keempat kalinya sejak tahun 2015 lalu.
Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan NTB di Jalan Udayana Mataram, Senin (28/5). LHP BPK Perwakilan NTB atas LKPD Tahun Anggaran 2017 dengan opini WTP untuk KSB diterima langsung Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM. Hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Provinsi NTB Dr. H. Rosiady Sayuti. P.hD, Bupati dan Walikota se-Provinsi NTB, Perwakilan DPRD se-NTB dan pejabat lainnya.
Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM dalam sambutannya mewakili Bupati/Walikota se-NTB menyatakan, setiap tahun BPK melaksanakan pemeriksaan. Opini BPK memang keharusan yang diberikan kepada pemerintah daerah atas LKPD. Yang lebih penting dari pemeriksaan BPK adalah bagaimana memperbaiki integritas penyelenggara negara menjadi semakin baik. “Berkat kesungguhan selama tujuh tahun berjuang, Sumbawa Barat telah empat tahun berturut-turut meraih opini WTP. Selain pemeriksaan, ada pula pembinaan yang banyak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik,” kata Bupati.
Ketua DPRD KLU, Dra. Hj. Ni Wayan Sri Priyatni mewakili pihak legislatif se-NTB menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi NTB yang selama dua bulan lebih bekerja keras sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB bisa menerima hasilnya hari ini atas LKPD. ‘’Alhamdulillah, kami dari Lombok Utara mendapat penghargaan WTP yang keempat kalinya, sejak tahun 2015. Tetapi, kita tak boleh terlena dengan apa yang diperoleh, mesti terus berjuang bagaimana mempertahankan penghargaan tersebut, dan melaksanakan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kepala BPK Perwakilan NTB, H. Wahyu Priyono MM dalam sambutannya mengatakan, BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan atas LKPD yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan investasi. Pemeriksaan yang detail untuk mendapat hasil akurat sangat penting dilaksanakan. Pasalnya, daerah yang mendapat opini WTP pun tidak jarang ditemukan dugaan kebocoran kas negara.
Wahyu Priyono pun mencontohkan, pajak yang sudah dipungut namun tidak disetorkan kas negara. Contoh lain adalah anggaran perjalanan dinas yang kerap dimark-up. Penyelesaian pekerjaan fisik yang lamban. Belanja bahan bakar kendaraan dinas yang besar, dan contoh kasus lainnya. Bahkan ada sejumlah belanja yang tidak sesuai dengan UU. ‘’Kasus-kasus di atas dapat mempengaruhi opini keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi ada itikad baik untuk memperbaiki kerugian daerah, dan hari ini, 10 kabupaten/kota di NTB mendapat opini WTP dari BPK, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, yang terakhir Kota Bima,” ungkapnya. (HEN/SR)
