Kerjasama Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sumbawa dan Pemkot Bandung
SUMBAWA BESAR, SR (19/04/2018)
Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa yaitu “mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan professional, sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, menggelar Pendampingan dan Bimbingan Teknis E-Sakip, Kamis (19/4) siang.
Hadir pada acara yang digelar di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Wakil Bupati, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Sumbawa, Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Sumbawa, Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kota Bandung beserta jajarannya.
Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, sesuai area perubahan reformasi birokrasi, salah satu lokusnya adalah mengarahkan agar seluruh instansi pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, ini dapat ditunjukkan melalui penggunaan anggaran yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Yang perlu dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, antara lain, memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, dan memastikan penghematan anggaran hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau tidak mendukung kinerja instansi.
Sejalan dengan hal itu, kata Wabup, setiap instansi pemerintah harus menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja, bukan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban semata.
Untuk mewujudkannya, tidak cukup hanya dengan efisiensi anggaran, tetapi juga mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan asas utama penggunaan anggaran negara yang disebutkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil. Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik atau SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Disampaikan pula, dengan SAKIP dapat diwujudkan efektifitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah dan juga menyusun tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil, dengan merumuskan ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur. Selain itu menetapkan program/kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran yang akan dicapai, dan melaksanakan rincian atas kegiatan tersebut sesuai dengan maksud kegiatan. “Mengamati keberhasilan dan praktek di Kota Bandung, kita melihat bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melangkah lebih ke depan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama Pemerintah Kota Bandung dikenal sebagai daerah dengan e-government cukup baik di Indonesia. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektonik sendiri sudah dimulai sejak lama, beberapa kebijakan dan inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat penetrasi sistem elektronik pemerintah di lingkungan institusi pemerintah,” papar Wabup.
Terkait hal tersebut, penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik merupakan suatu hal yang kompleks dan dinamis, karena tidak hanya menyangkut aspek teknologi namun juga terkait aspek manusia dan juga proses bisnis. Karenanya melalui kerjasama yang telah dilakukan ini, harus dipastikan bahwa setiap aspek yang terkait dalam penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik berjalan dengan saling bersinergi dan terintegrasi satu sama lain. Ini adalah komitmen yang perlu dibangun dan dikuatkan bersama ke depan.
Pendampingan dan Bimbingan Teknis E-Sakip diharapkan dapat merubah cara berfikir dalam melakukan suatu kegiatan agar dapat lebih efisien dan efektif. Dengan sharing experience, penerapan E-SAKIP nanti diharapkan dapat menggugah semangat perubahan sehingga dapat mengimplementasikannya secara maksimal di perangkat daerah masing‐masing.
Di akhir sambutannya, Wabup menyampaikan hal terpenting yang harus disadari adalah sektor pemerintah merupakan fasilitator dan pendorong keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Untuk itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar-instansi melalui implementasi pemerintahan elektronik (e-government). Dan kegiatan pendampingan dan Bimtek tersebut merupakan derivasi dari “goodwill” Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang kuat terhadap penerapan teknologi pada setiap aktivitas kepemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi semua pranata Kepemerintahan Kabupaten Sumbawa. Kegiatan tersebut penting dan sangat relevan, dikaitkan dengan kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada umumnya. Ada korelasi antara peran teknologi dengan kinerja pemerintah. “Semakin tinggi penerapan teknologi yang dijalankan oleh pemerintah, maka semakin efektif pula pencapaian kinerja pemerintah. Hipotesis ini harus dijawab dan dibuktikan, bahwa peran teknologi memiliki kontribusi bagi terciptanya kinerja pemerintah yang optimal,” pungkasnya. (JEN/SR)
