SUMBAWA BESAR, SR (12/04/2018)
Keputusan penarikan kewenangan penyuluhan dari daerah ke pemerintah pusat nampaknya dirasakan oleh para penyuluh. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah yang tepat karena para penyuluh merasa diperhatikan. Perhatian ini cukup beralasan karena penyuluh perikanan merupakan ujung tombak di bidang kelautan dan perikanan.
Sekjen DPP IPKANI, Ahmad Subari, S.ST.P.I dalam sambutannya pada Jambora Penyuluh Perikanan yang pertama dilakukan di Indonesia dan digelar di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (9/4) lalu mengatakan, penyuluh perikanan merupakan ujung tombak pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kini, setelah diambil alih Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyuluh perikanan sangat diperhatikan. Kementerian memberikan tunjangan kinerja yang tinggi bagi para penyuluh.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi mengatakan, Jambore ini merupakan ajang tukar informasi, tukar pengalaman sekaligus ajang konsolidasi. Terlebih tahun 2017-2018 telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam tatanan pemerintahan khususnya terkait penyuluh. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyuluh telah diambil alih pemerintah pusat. Namun penempatannya masih di setiap kabupaten/kota. Penyuluh diharapkan untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok perikanan. Terlebih penyuluh kini di bawah kendali Lembaga Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka inovasi-inovasi harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas masyarakat perikanan. ‘’Bina terus organisasi, bina administrasi dan bina kelompok usaha, targetkan kelompok usaha menjadi badan hukum, dekatkan mereka dengan industri permodalan terutama perbankan, karena usaha perikanan adalah usaha yang bisa dilaksanakan skala kecil namun bersifat padat karya sehingga bisa mengentaskan kemiskinan,” kata Hamdi.
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM dalam sambutannya mengatakan, penyerapan modal usaha bukan saja di bidang perikanan, namun hampir seluruh bidang usaha masih kurang. Terlebih modal usaha yang disediakan pemerintah di perbankan diperuntukkan bagi usaha perorangan, bukan untuk kelompok.
Pemerintah KSB ungkap Musyafirin, mengintervensi permodalan usaha masyarakat melalui kerjasama yang baik dengan perbankan. Pemerintah menempatkan modal usaha untuk masyarakat di bank untuk disalurkan. Bantuan untuk petani ditangani Bank NTB, Bariri Nelayan di Bank BRI, modal usaha UMKM di Bank Mandiri dan bantuan bersifat sosial kesehatan yakni BPJS Kesehatan, bantuan Lansia dan Disabilitas ditempatkan di Bank BNI. Bupati pun mengharapkan penyuluh perikanan untuk produktif dan meningkatkan kerjasama dengan semua pihak. Khusus di KSB, kerjasama dengan kepala desa, agen PDPGR. Namun yang paling penting adalah bagaimana penyuluh juga bisa mendorong pembangunan mental manusia, yakni mental yang ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh (IJS).
Dalam kegiatan pembukaan Jambore Penyuluh Perikanan ini dilaksanakan pengukuhan pengurus DPD IPKANI Provinsi NTB oleh Ketua Harian DPP IPKANI. Pengukuhan dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan DPP IPKANI No: 011/SJDPP/SK-DPD/IV/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP IPKANI Provinsi NTB Masa Bakti Tahun 2015-2018.
Sebelum membuka jambore, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST dan pejabat lainnya meresmikan monumen Jambore Penyuluh Perikanan se-NTB. Monumen ini berada di bibir pantai depan Depo Rumput Laut Desa Kertasari. Selanjutnya Bupati melaksanakan panen rumput laut yang didampingi Wakil Bupati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Sekda KSB, Sekjen Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), Kepala Balai Penyuluh Perikanan Lombok, dan Kepala Balai Karantina Ikan Mataram. (HEN/SR)
