SUMBAWA BARAT, SR (12/12/2017)
Komisi II DPRD Sumbawa Barat meninjau langsung galangan kapal dan rencana lokasi tambat kapal nelayan Poto Tano, Senin (11/12) kemarin. Kunjungan tersebut untuk memastikan realisasi bantuan Kartu Bariri Nelayan Tahun 2017. Dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi II didampingi pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan.
Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Aheruddin Sidik SE ME menjelaskan, pelaksanaan program tahun 2017 akan segera berakhir. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II ingin memastikan semua program yang dilaksanakan SKPD mitra berjalan sesuai harapan. “Kita melihat langsung galangan kapal dan rencana lokasi tambat kapal nelayan di Poto Tano. Hasilnya cukup bagus, saat ini sudah di atas 85 persen,” katanya.
Aher—sapaan akrab politisi PKPI ini mengakui, selama berada di lapangan semua kegiatan yang dilaksanakan DKP Sumbawa Barat dicek. Pengecekan ini penting dilakukan guna memastikan tingkat realisasi program Kartu Bariri nelayan. “Program ini menjadi salah satu unggulan Pemda KSB. Kami ingin memastikan tahapan pelaksanaan itu sesuai jadwal,” paparnya.
Selain meninjau langsung galangan kapal, Komisi II juga ingin memastikan dan mengevaluasi langsung program unggulan di bidang perikanan dan kelautan. “Kunjungan ini juga dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Termasuk aspirasi dari pemerintah desa setempat,” tandasnya.
Khusus lokasi tambat perahu nelayan, Aher menjelaskan saat ini sudah dimasukan dalam APBD 2018. Karenanya, sebelum program itu dilaksanakan, Komisi II ingin melihat semua kesiapan yang ada di lokasi. “Untuk menentukan titik lokasi, nanti akan dikoordinasikan antara pemerintah desa dan nelayan. Kita harap, program ini membawa dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya. (HEN/SR)
