MATARAM, SR (02/11/2016)
Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin menyambut baik pembentukan tim kecil yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menyelesaikan sejumlah permasalahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu, ia mengatakan, proses pembangunan KEK Mandalika masih terhalang oleh 135 hektar lahan yang masih diklaim masyarakat.
Menurut Amin, persoalan sengketa lahan harus diselesaikan dengan cepat agar proses pembangunan bisa berjalan. Kendati begitu, ia kurang sependapat jika proses penyelesaian dilakukan di meja pengadilan. Pasalnya, hal ini tentu akan menyita waktu yang cukup lama. “Pun demikian, jangan juga menggunakan cara represif yang pada akhirnya akan membuat masalah baru. “Kalau represif, pasti terjadi isu HAM, kawasan itu disorot, dan investor enggak mau masuk,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Rabu (2/11).
Karenanya, ia sepakat dengan keputusan Menko Luhut yang mengatakan, akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar dengan dana dari pemerintah pusat. “Tinggal dipastikan semua, luas dan verifikasi kepemilikan,” terangnya.
Amin menambahkan, sebagai lokasi yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional, KEK Mandalika bersama Danau Toba dan Candi Borobudur mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Karenanya, segala persoalan harus diselesaikan agar proses pembangunan segera berjalan. (NA/SR)
