MATARAM, SR (09/10/2016)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI menggelar Loka Karya ke-38 Hukum Persaingan Usaha (HPU) bagi Hakim Pengadilan Negeri se Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang berlangsung di Hotel The Santosa Villas dan Resort Lombok-Senggigi, Rabu (9/11) ini, mengangkat tema ‘Bebas Kartel Indonesia Makmur’ tersebut berjalan baik dan lancar.
Ketua Panitia, Ir. Charles Pandji Dewanto, MAP dalam laporannya mengungkapkan, bahwa ada 27 orang hakim se NTB dari Pengadilan Tinggi Mataram dan Denpasar mengikuti lokakarya ke-38 tentang hukum persaingan usaha. Kegiatan ini akan berlangsung selama beberapa hari kedepan, 9-11 November 2016. “Alhamdulillah, setelah lebih kurang 2-3 minggu lalu, sekarang kegiatan yang sama kami gelar di NTB. Semoga memberikan banyak dampak dengan adanya loka karya ini kedepan,” katanya singkat.
Di kesempatan sama, Ketua KPPU RI, DR. M. Syarkawi Rauf, SE., ME berharap melalui kegiatan tersebut proses peradilan benar-benar terealisasi dengan baik, terutama dalam persaingan usaha. “Saya harap persaingan usaha baik di level kecil maupun besar dapat berjalan baik, adil dan menerapkan sistem yang sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally, SH., MH., dalam sambutannya, menyatakan sangat mendukung penuh kegiatan ini. Karena, selain menjembatani pihak KPPU, ada hal positif dalam kegiatan ini yakni dapat berdiskusi lepas sekaligus memberikan ilmu kepada para hakim di NTB.
Menurutnya, para hakim yang juga menjadi peserta dalam kegiatan ini dianggapnya tidak merugi. Sebab, banyak hal termasuk ilmu akan didapat. Untuk itu, momen ini diharapkan Soltoni Mohdally dapat diikuti secara serius dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Jadi banyak hal terutama ilmu yang akan didapat para hakim melalui kegiatan loka karya ini. Menjadi hakim itu harus tau segala hal, terutama hukum dalam persaingan usaha sehingga tau mana yang salah dan benar,” ungkapnya sekaligus membuka secara resmi lokakarya ke 38 HPU di NTB ini. (NA/SR)
