Sumbawa Besar, SR (30/04)
Proyek pengadaan bibit ternak melalui Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa sejak Tahun Anggaran 2012 hingga 2013 mendapat sorotan. Bahkan Forum Komunikasi Pergerakan Penyelamatan Sumbawa (FKPPS) mencium adanya indikasi proyek fiktif di dalam pengadaan bibit sapi tersebut.
Selain proyek di Dinas Peternakan, massa juga mempermasalahkan sejumlah proyek pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Mulai dari proyek pengadaan Hand Trancktor hingga cetak sawah baru.
Untuk mengorek indikasi ini, FKPPS menggelar demonstrasi kemarin untuk meneriakkan dugaan adanya pelanggaran tersebut. Demonstrasi awalnya berlangsung cukup “panas”. Beruntung kepala Kesbanglinmas Sumbawa, Drs Arif M.Si mampu memediasi antara pendemo dengan dua kepala dinas terkait persoalan tersebut.
Menurut juru bicara FKPPS, Jhon Hendrik, hasil investigasi dan kroscek di lapangan dari total 711 pengadaan bibit sapi ternak sejak Tahun 2012 dan berlanjut pada tahun anggaran 2013, hanya sebagian yang benar-benar sesuai prosedur. Sekitar empat ratus ekor ternak pengadaan diduga fiktif. Modusnya, ketika petugas dari dinas melakukan kroschek dan meregistrer ternak hasil pengaadan, kontraktor pelaksana meminjam sapi milik masyarakat untuk diperlihatkan kepada petugas yang kemudian oleh pihak dinas dicap dengan label bantuan peternakan.
“Kami punya bukti yang kuat. Temasuk rekaman pengakuan. Saat ini warga yang dipinjam ternaknya keberatan karena ternak milik mereka terdapat cap dari pihak dinas. Saat dipinjam, pemilik ternak hanya diberikan uang sekitar 100 ribu. Bahkan ada oknum yang coba menyuap kami agar kami tidak kemukakan ini,” beber Jhon.
Menurut Jhon, seharusnya pihak dinas tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Seharusnya ketika pihak dinas turun melakukan pengecekan, tidak hanya melihat ternak kemudian memberikan cap. Tetapi harus lebih teliti sehingga tidak menimbulkan persoalan seperti ini. Demikian dengan proyek percetakan sawah baru berbeda luas lahan di lapangan dengan yang tertulis dalam kontrak.
“Di Pertanian memang sempat ada masalah. Namun memang hanya miskomunikasi. Semuanya sudah selesai. Hasil koordinasi dan investigasi kami di lapangan sudah tidak ada masalah,” kata Jhon.
Menanggapi tudingan FKPPS, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Ir Syafruddin Nur mengaku pihaknya telah berusaha maksimal berbuat yang terbaik. Sebagai kepala dinas, dia juga membuka diri terhadap kritikan dan masukan dari masyarakat apabila ada temuan adan kejanggalan yang terjadi di lapangan.
“Kami tidak menutup mata dan kami juga tidak alergi dengan kritikan. Kalau memang ada temuan silakan disampaikan dan kami siap bertanggung jawab,” katanya di hadapan para demonstran.
Terkait indikasi yang disampaikan FKPPS, Syafruddin menyatakan, akan turun ke lapangan melakukan kroscek, sehingga sejumlah dugaan yang disampaikan FKPPS bisa diketahui dengan jelas. Sebab hingga saat ini pihak dinas belum mendapat laporan dari pihak manapun terkait persoalan ini.
Sementara itu Ketua Tim Selektor dari Proyek Pengadaan Bibit Ternak, H Ismail membantah tudingan FKPPS bahwa para tim selektor terlibat dalam “permainan” dalam proyek pengadaan itu. Menurutnya, tim selektor sudah bekerja maksimal dan sesuai mekanisme yang berlaku. Sesuai tugas dan fungsinya, tim selektor melakukan pemeriksaan ternak yang sudah disediakan oleh rekanan. Setelah ternak yang ditunjukkan rekanan sesuai spek yang telah ditentukan, tim selektor baru melakukan cap bakar.
“Jadi kami tidak memegang uang. Yang membeli ternak adalah rekanan. Kami hanya memeriksa ternak yang ditunjukkan rekanan di masing-masing kelompok. Setelah semunya sudah sesuai spek, baru kami malakukan pengecapan,” katanya.
Sementara itu, kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir Talifuddin yang juga hadir menemui para pendemo memberikan respon positif. Bahkan dia mempersilakan semua pihak menyampaikan semua persoalan termasuk indikasi adanya permainan orang dalam. Pihak dinas dipastikan siap mengusut setiap dugaan pelanggaran. Namun sampai saat ini pihaknya memang belum mendapat laporan terkait sejumlah program di dinasnya.
“Kami memang butuh informasi agar ke depan semua proyek dan program yang ada di dinas kami lebih baik. Kalau di lapangan terjadi masalah kami siap bekerjasama untuk mengusut dan menyelesaikan persoalan yang ada,” tandasnya. (*)
