Sumbawa Besar, SR
Keberadaan aset milik daerah yang berada di sejumlah SKPD lingkup Pemda Sumbawa masih amburadul, karena keberadaannya tidak jelas.
Hal ini diakui Asisten II Setda Sumbawa, Drs H Muhammading, saat memberikan pengarahan pada upacara Senin (24/2). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2012 yang melakukan uji petik terhadap 5 SKPD meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa terkait masalah aset, hingga kini belum diselesaikan SKPD tersebut. “Sampai dengan hari ini temuan aset bermasalah ini belum dituntaskan,” ungkap Muhammading.
Karenanya Muhammading mengaku bersama Kabag Aset dan DPPK telah diperintahkan Sekda untuk menelusuri aset di 5 SKPD tersebut. Aset ini terdaftar dalam buku inventaris tetapi barangnya tidak ada. Saat dikroscek ada yang menyatakan sudah dihapus tetapi secara administrasi masih tercatat. Ada juga yang tidak mengetahui keberadaannya. Ini kemungkinan terjadi saat pemecahan SKPD, sehingga mengabaikan keberadaan asset. “Semua ini terjadi karena keteledoran kita semua, tidak tertib administrasi dan tidak amanah,” kata pejabat berkumis tebal ini.
Terhadap seluruh aset yang bermasalah ini akan ditelusuri hingga berhasil ditemukan untuk kemudian ditertibkan kembali. “Kita akan melakukan penelusuran sampai ketemu, jika tidak ditemukan ini akan terus menjadi temuan BPK,” akunya.
Di bagian lain Muhammading mengingatkan kepada pegawai yang merasa diri pernah diberikan amanah untuk memegang aset seperti sepeda motor, diharapkan disampaikan kepada Bagian Aset, agar keberadaannya diketahui. “Kalau sampai hilang saat dalam penguasaannya menjadi kewajiban untuk diganti,” pungkasnya.
