MATARAM, samawarea.com (10 November 2026) – Persoalan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tak cukup hanya mengandalkan penagihan, pemerintah juga dituntut aktif memberikan informasi mengenai hak dan kemudahan yang bisa diperoleh masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) turun langsung ke tengah masyarakat dengan menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sosialisasi berlangsung di kawasan Simpang Lima Kota Tua Ampenan, Kota Mataram, Selasa (10/11/2026). Sasarannya masyarakat dan wajib pajak, termasuk para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.
Dalam kegiatan itu, petugas memberikan edukasi secara langsung mengenai ketentuan, manfaat, hingga mekanisme pemanfaatan program pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah serta retribusi daerah.
Masyarakat juga diajak memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi langsung ke ruang publik ini ungkap Sekretaris Bapenda NTB, M. Zuhudy Kadran, menjadi penting agar kebijakan keringanan pajak tidak hanya berhenti sebagai regulasi di atas kertas. Sebab, tanpa informasi yang memadai, masyarakat berpotensi tidak mengetahui adanya fasilitas pengurangan maupun pembebasan pajak yang sebenarnya dapat dimanfaatkan.
Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Karena itu, penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak harus berjalan beriringan.
Melalui sosialisasi tersebut, Ia berharap jangkauan informasi Pergub Nomor 30 Tahun 2026 semakin luas. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui adanya program keringanan, tetapi juga memahami persyaratan dan prosedur untuk memanfaatkannya.
Langkah ini sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami program, kemudahan prosedur yang diberikan, serta konsistensi pemerintah dalam menyampaikan informasi hingga menjangkau seluruh lapisan wajib pajak. (SR)
