MATARAM, samawarea.com (10 November 2026) – Polda NTB menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap IPDA SR, mantan Kapolsek Dompu, setelah terbukti melakukan serangkaian pelanggaran berat kode etik profesi Polri. Ironisnya, salah satu pelanggaran yang terungkap dalam persidangan adalah dugaan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di dalam Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian. Seorang pejabat yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum justru dinyatakan melakukan perbuatan yang mencederai kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Putusan PTDH tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar Bidpropam Polda NTB, Senin (9/11/2026). Sidang berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA, di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB, dengan menghadirkan 10 orang saksi.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., membenarkan putusan tersebut. Ia menegaskan, Polda NTB tidak akan memberikan perlindungan kepada anggota yang melakukan pelanggaran berat dan mencoreng nama baik institusi.
Menurutnya, keputusan majelis KKEP diambil berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan mendalam terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan IPDA Sarbani.
Terungkap, peristiwa pelanggaran itu bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026. Kemudian, pada Agustus 2026, yang bersangkutan juga diketahui melakukan aktivitas mengonsumsi minuman keras di lingkungan Kantor Polsek Kota Dompu.
Namun, persoalan paling serius adalah terungkapnya tindakan hubungan badan di luar nikah dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR. Perbuatan tersebut disebut berlangsung di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, tempat yang semestinya menjadi ruang penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.
Tidak hanya itu, dalam persidangan juga terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.
Fakta ini memperlihatkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Status seorang perempuan sebagai tahanan semestinya menempatkannya dalam perlindungan aparat, bukan justru menjadi pihak yang terlibat dalam peristiwa yang menyeret pejabat kepolisian.
Atas fakta-fakta tersebut, majelis KKEP menyatakan IPDA SR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.
Majelis kemudian menjatuhkan sanksi berupa penempatan pada tempat khusus (Patsus) selama 30 hari dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Putusan itu mengacu pada Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, IPDA SR menyatakan banding atas putusan tersebut.
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan PTDH merupakan wujud komitmen pimpinan Polda NTB dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas institusi.
Ia berharap keputusan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh personel agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan senantiasa memegang teguh nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya.
“Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai aturan perundang-undangan,” tegasnya.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa seragam dan jabatan kepolisian bukanlah tameng untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang anggota Polri, semakin besar pula tanggung jawab moral dan etik yang harus dipertanggungjawabkan. (SR)
