DARI INOVASI PKA XVI BPSDM NTB: Inovasi Para Administrator untuk Layanan Publik Berkualitas dan Berdampak

oleh -113 Dilihat

Oleh: Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,MM
Penguji/Narasumber Seminar Hasil Aksi Perubahan PKA XVI 2026 / Tim Penjaminan Mutu BPSDM NTB

Birokrasi yang hebat bukanlah birokrasi yang paling banyak menghasilkan dokumen, paling sibuk menyelenggarakan rapat, atau paling sering meluncurkan program. Birokrasi yang hebat adalah birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, menghadirkan pelayanan berkualitas, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata. Di sinilah inovasi menemukan makna sesungguhnya.

Semangat tersebut terasa dalam sembilan Aksi Perubahan yang dipresentasikan para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) XVI BPSDM NTB Tahun 2026. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara, hingga Kota Mataram, para administrator menawarkan gagasan perubahan yang berangkat dari persoalan riil di lingkungan kerjanya. Ada yang berbicara tentang optimalisasi pendapatan daerah, pengembangan ekonomi masyarakat, pertanian, pendidikan, bantuan sosial, tata kelola obat rumah sakit, demokrasi digital, pelayanan keimigrasian, hingga pemutakhiran data sosial ekonomi.

Sekilas, sembilan inovasi tersebut tampak berdiri sendiri. Namun, jika dicermati lebih dalam, semuanya memiliki benang merah yang kuat: membangun pemerintahan yang semakin responsif, kolaboratif, berbasis data, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi pada hasil.

Menariknya, semangat perubahan ini sesungguhnya sejalan dengan agenda besar pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan agenda pembangunan daerah melalui Sapta Cita Gubernur NTB dalam RPJMD 2025–2029. Artinya, inovasi yang lahir dari ruang kerja administrator bukan sekadar memenuhi tugas pelatihan, melainkan dapat menjadi bagian dari mesin penggerak pembangunan nasional dan daerah.

Dari persoalan organisasi menuju agenda pembangunan

Asta Cita Presiden Prabowo menempatkan pembangunan manusia, kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dari desa, penguatan ketahanan pangan, serta reformasi birokrasi sebagai agenda strategis pemerintahan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 menetapkan tujuh misi pembangunan yang dikenal sebagai Sapta Cita, mulai dari pembangunan manusia unggul, penguatan ekonomi, pengembangan industri agromaritim, pariwisata berkualitas, pengelolaan lingkungan, konektivitas wilayah, hingga transformasi birokrasi yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.

Dua agenda tersebut sesungguhnya bertemu pada satu kepentingan: bagaimana pemerintah mampu mengubah sumber daya dan kewenangan yang dimiliki menjadi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks itu, inovasi PROAKTIF (Profiling dan Analisis Kepatuhan Secara Efektif) dari Kabupaten Sumbawa Barat menjadi contoh bagaimana pembenahan administrasi perpajakan daerah dapat berkontribusi terhadap penguatan ekonomi. Melalui profiling Wajib Pajak, pemadanan data, dan penguatan peran Account Representative, pemerintah daerah berupaya mengenali potensi pendapatan secara lebih akurat. Ini sejalan dengan Sapta Cita kedua tentang penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sekaligus mendukung Asta Cita ketujuh mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pelajaran dari administrasi perpajakan modern, termasuk pendekatan Compliance Risk Management yang dikembangkan OECD, menunjukkan bahwa pengelolaan pajak berbasis data dan risiko lebih efektif dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan pemeriksaan administratif. Namun, potensi hasil profiling tetap harus diverifikasi sebelum dinyatakan sebagai tambahan penerimaan PAD. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar tersedianya database, melainkan meningkatnya kualitas kepatuhan dan penerimaan yang benar-benar dapat dibuktikan.

Di sisi lain, inovasi Sunday Market Sekongkang memperlihatkan wajah pembangunan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Gagasan ini mengintegrasikan UMKM, kuliner, kerajinan, hotel, penginapan, destinasi wisata, komunitas seni budaya, dan pelaku ekonomi kreatif dalam sebuah ruang pemasaran mingguan. Pasar ini tidak sekadar menjadi tempat berjualan, tetapi dirancang sebagai pengalaman wisata sekaligus penggerak ekonomi lokal.

Inovasi tersebut sangat relevan dengan Sapta Cita kedua dan keempat, yakni penguatan ekonomi masyarakat serta pembangunan pariwisata berkualitas dan industri kreatif. Bahkan, secara nasional, gagasan ini mendukung Asta Cita ketiga tentang penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan serta Asta Cita keenam tentang pembangunan dari desa dan dari bawah.

Pengalaman Desa Wisata Nglanggeran di Gunungkidul memberikan pelajaran bahwa pariwisata dapat tumbuh ketika masyarakat menjadi pelaku utama, memiliki kelembagaan yang kuat, dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata. Sunday Market Sekongkang memiliki peluang serupa. Tantangannya adalah menjaga konsistensi penyelenggaraan, memperkuat kemitraan hotel dan penginapan, serta memastikan peningkatan transaksi dan omzet UMKM. Dengan demikian, pasar mingguan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi masyarakat.

Pembangunan manusia dimulai dari pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial

Salah satu inovasi yang memiliki dimensi kemanusiaan sangat kuat adalah SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) di Kabupaten Lombok Utara. Persoalan anak tidak sekolah bukan hanya urusan administrasi pendidikan. Di baliknya terdapat persoalan kemiskinan, keterbatasan akses, kondisi keluarga, pernikahan usia anak, hingga faktor geografis. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja bersama lintas sektor.

SABER ATS berupaya membangun kolaborasi melalui pemutakhiran data, identifikasi penyebab anak tidak sekolah, sosialisasi, dan fasilitasi pengembalian anak ke pendidikan formal maupun nonformal. Inovasi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan Sapta Cita pertama NTB tentang pembangunan manusia yang berkarakter unggul, produktif, dan kompetitif.

Keterkaitan tersebut semakin relevan dengan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu terobosan Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat bukan sekadar penyediaan ruang belajar, melainkan pendekatan terpadu untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan, pembentukan karakter, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengembangan keterampilan.

Dalam perspektif ini, SABER ATS dapat menjadi pintu masuk di tingkat daerah untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan intervensi pendidikan, memetakan penyebab mereka tidak bersekolah, dan menghubungkan mereka dengan satuan pendidikan yang sesuai, termasuk Sekolah Rakyat apabila memenuhi kriteria, maupun pendidikan kesetaraan melalui PKBM. Dengan kata lain, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan pendataan dan penjangkauan masyarakat, sedangkan SABER ATS dapat memperkuat proses tersebut dari tingkat kecamatan dan desa.

Hal yang sama berlaku pada inovasi LENTERA Hortikultura. Melalui pencatatan biaya produksi, tenaga kerja, hasil panen, dan harga jual, petani didorong untuk memahami usaha taninya sebagai kegiatan ekonomi yang harus dikelola secara profesional. Perubahan dari sekadar bertani menjadi mengelola usaha tani merupakan langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Inovasi ini berhubungan langsung dengan Asta Cita kedua mengenai kemandirian pangan dan Sapta Cita ketiga NTB tentang pembangunan ekosistem industri komoditas unggulan pertanian, peternakan, dan kelautan menuju industri agromaritim berkelanjutan.

Praktik Farmer Field School yang dikembangkan FAO di berbagai negara menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik lapangan mampu memperkuat kapasitas petani dalam mengambil keputusan. LENTERA dapat melanjutkan pendekatan tersebut dengan memperkenalkan analisis harga pokok produksi, keuntungan, produktivitas per hektare, dan titik impas. Sebab, petani yang sejahtera bukan hanya petani yang berhasil memanen banyak hasil pertanian, tetapi petani yang mengetahui keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya.

Sementara itu, SIPATAS (Sistem Penyerahan Bantuan Tepat Sasaran) dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa mengingatkan kita bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial. Inovasi ini memperkuat proses verifikasi, validasi, pemeriksaan identitas, checklist, berita acara, dokumentasi, dan monitoring penyerahan bantuan. Menariknya, SIPATAS tidak memaksakan penggunaan aplikasi digital, tetapi memulai perubahan dari pembenahan tata kelola dan prosedur pelayanan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam tentang pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan serta Sapta Cita pertama NTB. Ketepatan bantuan sosial menjadi penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak tertinggal dari jangkauan pemerintah. Praktik pengembangan registri sosial di Indonesia dan berbagai rekomendasi Bank Dunia menegaskan bahwa kualitas data, mekanisme koreksi, dan pemutakhiran berkala merupakan fondasi penting dalam penargetan program perlindungan sosial.

Digitalisasi harus menghadirkan efisiensi dan kepercayaan publik

Tiga inovasi lainnya memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi instrumen transformasi pelayanan publik. SINTAKO di RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat, E-Voting Pilkades Kabupaten Sumbawa Barat, dan SIKAT pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memiliki karakteristik berbeda, tetapi membawa pesan yang sama: teknologi harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan, bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi.

SINTAKO (Sistem Informasi Tata Kelola Obat) berupaya memperbaiki pengelolaan logistik farmasi rumah sakit melalui pencatatan digital, penerapan prinsip FEFO dan FIFO, pemantauan stok minimum, serta peringatan dini obat mendekati kedaluwarsa. Inovasi ini mendukung Sapta Cita pertama melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, Sapta Cita kedua melalui efisiensi ekonomi daerah, dan Asta Cita keempat melalui penguatan pembangunan kesehatan.

Rumah sakit yang baik bukan hanya rumah sakit yang mampu meningkatkan pendapatan BLUD, melainkan rumah sakit yang dapat mengelola anggaran secara efisien tanpa mengorbankan keselamatan pasien. Pengalaman pengelolaan farmasi modern menunjukkan pentingnya integrasi data persediaan, pengendalian stok, dan analisis kebutuhan obat. Ke depan, SINTAKO perlu terus dikembangkan agar terintegrasi dengan SIMRS serta mampu membuktikan penurunan obat kedaluwarsa dan kekosongan obat melalui pengukuran yang konsisten.

E-Voting Pilkades menawarkan dimensi lain, yaitu penguatan demokrasi di tingkat desa. Penggunaan perangkat offline standalone, verifikasi identitas, dan Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) menjadi upaya untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara sekaligus memperkuat keterlacakan hasil. Pengalaman Election Commission of India dalam penggunaan EVM dan VVPAT dapat menjadi pembelajaran, terutama mengenai pengujian perangkat, keamanan, audit, dan kepercayaan publik.

Inovasi ini memiliki keterkaitan dengan Asta Cita pertama tentang penguatan demokrasi dan Asta Cita ketujuh mengenai reformasi tata kelola pemerintahan. Namun, keberhasilan E-Voting tidak boleh hanya dinilai dari kecepatan penghitungan. Aspek keamanan sistem, kerahasiaan suara, kepastian hukum, auditabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus menjadi prasyarat sebelum penerapan lebih luas.

Berbeda dengan E-Voting, SIKAT pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram justru menunjukkan bahwa inovasi digital yang sederhana dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui QR Code, pemohon dapat mengakses informasi persyaratan perpanjangan ITAS, ITAP, dan Affidavit tanpa harus selalu bergantung pada penjelasan petugas. Inovasi ini mendukung Sapta Cita ketujuh NTB tentang transformasi birokrasi yang inovatif dan kolaboratif, sekaligus sejalan dengan Asta Cita ketujuh.

Hal yang perlu dijaga adalah pembaruan informasi secara berkala, kepastian sumber regulasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan banyaknya QR Code yang dibuat, melainkan berkurangnya ketidaklengkapan dokumen dan meningkatnya kepuasan pemohon.

Satu inovasi lagi yang tidak kalah strategis adalah SI-IMUT di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan persoalan 13.643 data bermasalah pada DTSEN yang tersebar di delapan kecamatan, SI-IMUT berupaya memperbaiki pemutakhiran data melalui SOP, peningkatan kapasitas operator, verifikasi lapangan, pembersihan data ganda, serta sinkronisasi lintas sistem.

Inovasi ini menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Keterkaitannya dengan Asta Cita keenam dan Sapta Cita pertama maupun ketujuh sangat kuat. Program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan optimal apabila menggunakan data yang tidak akurat. SI-IMUT karena itu bukan sekadar aplikasi, melainkan instrumen tata kelola data yang harus dijaga keberlanjutannya melalui pembagian tanggung jawab, perlindungan data pribadi, pembaruan berkala, dan dukungan anggaran.

Dari proyek perubahan menuju budaya inovasi

Jika kesembilan inovasi tersebut dirangkai dalam satu perspektif, terlihat bahwa para administrator sesungguhnya sedang membangun lima fondasi pemerintahan modern: data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, pembenahan proses bisnis, pemanfaatan teknologi, dan orientasi pada hasil.

Inilah yang seharusnya menjadi substansi PKA. Pelatihan Kepemimpinan Administrator tidak cukup dipahami sebagai tahapan pengembangan kompetensi untuk menduduki jabatan tertentu. PKA harus menjadi laboratorium kepemimpinan yang menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi masalah, menggerakkan sumber daya, membangun jejaring, mengelola perubahan, dan memastikan inovasi memberikan manfaat bagi organisasi serta masyarakat.

Namun, ada satu catatan penting. Keberhasilan menyelesaikan aksi perubahan dalam jangka pendek belum otomatis membuktikan tercapainya dampak jangka panjang. Terbentuknya tim, tersusunnya SOP, terbangunnya aplikasi, dan terlaksananya launching merupakan output yang penting, tetapi belum menjadi akhir perjalanan. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan perubahan proses kerja, meningkatnya kinerja organisasi, dan hadirnya manfaat yang dapat diukur.

Karena itu, setiap inovasi harus memiliki indikator keberlanjutan, penanggung jawab yang jelas, dukungan regulasi, integrasi ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai, serta alokasi sumber daya yang realistis. Evaluasi perlu membedakan output, outcome, dan impact agar keberhasilan tidak berhenti pada laporan kegiatan.

BPSDMD NTB juga memiliki tanggung jawab strategis untuk melanjutkan proses penjaminan mutu pascapelatihan. Inovasi para alumni PKA perlu dipantau, didokumentasikan, direplikasi apabila terbukti efektif, dan dihubungkan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui pendekatan Corporate University. Dengan cara ini, hasil pelatihan tidak berhenti di ruang seminar, tetapi menjadi pengetahuan organisasi dan praktik baik pemerintahan daerah.

Pada akhirnya, sembilan inovasi PKA XVI BPSDM NTB memberikan pesan bahwa pembangunan tidak selalu dimulai dari proyek besar. Ia bisa dimulai dari data Wajib Pajak yang lebih akurat, pasar mingguan yang menggerakkan UMKM, petani yang mampu menghitung keuntungan, anak yang kembali bersekolah, bantuan yang sampai kepada penerima yang berhak, obat yang terkelola dengan baik, pemilihan kepala desa yang transparan, informasi keimigrasian yang mudah diakses, hingga data sosial ekonomi yang semakin valid.

Semua itu adalah wujud konkret dari Asta Cita dan Sapta Cita ketika diterjemahkan ke dalam tindakan nyata para administrator di lapangan.

Sebab, ukuran keberhasilan seorang administrator bukan sekadar seberapa baik ia menjalankan tugas hari ini, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dapat ia tinggalkan bagi organisasi dan masyarakat.

Dari inovasi menuju transformasi, dari proyek perubahan menuju budaya kerja, dan dari birokrasi yang sibuk menuju birokrasi yang berdampak. Itulah arah kepemimpinan administrator yang kita harapkan untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia dan Indonesia Maju. (*)

amman nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *