MATARAM, samawarea.com (17 November 2026) – Potensi pariwisata Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa dinilai belum akan berkembang optimal tanpa dukungan infrastruktur transportasi dan konektivitas yang memadai. Salah satu kebutuhan yang kini didorong untuk mendapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB adalah pembangunan Dermaga Limung di Kecamatan Moyo Utara.
Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat, Syamsul Fikri, AR, S.Ag., M.Si., secara khusus meminta Pemprov NTB tidak mengabaikan kebutuhan infrastruktur tersebut. Menurutnya, keberadaan Dermaga Limung memiliki arti strategis dalam memperkuat akses penyeberangan menuju Pulau Moyo, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB ini menilai, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan promosi destinasi. Tanpa akses transportasi yang layak serta fasilitas pendukung, potensi wisata yang dimiliki daerah akan sulit memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.
Pulau Moyo, yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan NTB, membutuhkan dukungan konektivitas yang lebih baik agar potensi wisatanya dapat berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.
Syamsul Fikri yang juga Anggota Komisi IV DPRD NTB menegaskan, pembangunan Dermaga Limung perlu ditindaklanjuti melalui kajian dan perencanaan yang konkret.
Menurutnya, dermaga tersebut bukan sekadar fasilitas penyeberangan, tetapi bagian dari infrastruktur strategis yang dapat membuka akses lebih luas bagi pengembangan kawasan wisata Pulau Moyo.
“Perencanaan tersebut harus mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kewenangan, kelayakan teknis, kebutuhan anggaran, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait,” kata Fikri, Selasa (17/11/2026).
Ia berharap Pemprov NTB dapat mengkaji sekaligus mengupayakan pembangunan dermaga tersebut agar masuk dalam agenda perencanaan pembangunan daerah.
“Dengan demikian, pembangunan Dermaga Limung diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur konektivitas sekaligus menunjang pengembangan potensi pariwisata Pulau Moyo,” imbuhnya.
Selain persoalan Dermaga Limung, Fikri juga menyoroti belum optimalnya dukungan infrastruktur bagi pengembangan Desa Wisata (DEWI) di berbagai wilayah NTB.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa ini mengingatkan bahwa desa wisata tidak boleh hanya dibangun melalui penetapan status atau promosi destinasi. Harus ada dukungan infrastruktur dasar yang memungkinkan masyarakat dan wisatawan menikmati layanan secara layak.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses jalan, sarana transportasi, sanitasi, air bersih, fasilitas umum, jaringan komunikasi, serta berbagai sarana pendukung lainnya,” tegasnya.
Menurut Fikri, ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi salah satu faktor penting agar desa wisata mampu tumbuh dan berkembang secara optimal.
Ia juga mengingatkan agar orientasi pembangunan desa wisata tidak semata-mata mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
“Lebih dari itu, pengembangan desa wisata harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” ujarnya.
Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi harus menjadi perhatian utama. Termasuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan pola pengembangan tersebut, desa wisata diharapkan tidak hanya menjadi tempat kunjungan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Lebih jauh, Fikri mendorong Pemprov NTB menyusun kebijakan penguatan desa wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerataan pembangunan harus menjadi pertimbangan penting agar pengembangan infrastruktur dan destinasi pariwisata tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.
“Sehingga pengembangan infrastruktur dan potensi pariwisata tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu,” sarannya.
Ia menegaskan, pembangunan Dermaga Limung dan penguatan infrastruktur desa wisata merupakan bagian dari kebutuhan untuk memperkuat konektivitas, mengoptimalkan potensi lokal, serta memperluas manfaat ekonomi pembangunan bagi masyarakat.
Desakan tersebut sebelumnya telah disampaikan secara resmi oleh Syamsul Fikri selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Senin (16/11/2026).
Kini, perhatian diarahkan pada tindak lanjut pemerintah. Sebab, potensi Pulau Moyo dan desa-desa wisata di NTB membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan dan promosi. Infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendasar agar potensi tersebut benar-benar dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (SR)






