70 Ribu Anak NTB Tak Sekolah, Salman: Jangan Berhenti pada Validasi Data!

oleh -83 Dilihat

MATARAM, Samawarea.com (17 November 2026) – Persoalan sekitar 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS), ketidakselarasan data prevalensi stunting, hingga pembiayaan pelayanan kesehatan dasar menjadi sorotan serius Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Salman Alfarizi, SH.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Sumbawa-Sumbawa Barat ini menilai, berbagai persoalan tersebut tidak cukup hanya dijawab dengan program dan target di atas kertas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB harus mampu menghadirkan perencanaan yang jelas, berbasis data valid, memiliki target terukur, serta didukung alokasi anggaran yang memadai.

Sorotan anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani (ABNR) dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini terutama diarahkan pada pembahasan RAPBD NTB Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, anggaran pendidikan dan kesehatan harus benar-benar menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.

Salman menegaskan, persoalan sekitar 70 ribu anak tidak sekolah di NTB membutuhkan penanganan serius. Angka yang disampaikan Pemprov NTB pada 6 November 2026 tersebut memang masih memerlukan validasi hingga tingkat desa.

Ia mendukung langkah validasi tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh berhenti pada kegiatan pendataan semata. Hasil validasi harus menjadi dasar penyusunan program dan penganggaran yang konkret.

Sebab, mengetahui jumlah anak yang tidak sekolah belum menyelesaikan persoalan jika pemerintah tidak memiliki langkah nyata untuk mengembalikan mereka ke bangku pendidikan.

“Validasi baru menghasilkan daftar. Sementara RAPBD 2027 harus mampu menunjukkan langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah terhadap data tersebut,” tegas Salman, Selasa (17/11/2026).

Ia meminta Pemprov NTB menetapkan target tahunan mengenai jumlah anak yang dapat kembali mengenyam pendidikan, sekaligus memastikan ketersediaan anggaran untuk merealisasikannya.

Perhatian khusus, lanjutnya, harus diberikan kepada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Bahkan, keberhasilan penanganan ATS tidak cukup diukur dari berapa banyak anak yang kembali bersekolah. Pemerintah juga harus memastikan mereka mampu bertahan dan tidak kembali putus sekolah setelah satu tahun mengikuti pendidikan.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, diperlukan pembagian tugas dan pola koordinasi yang jelas agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Data Stunting Berbeda, Pemerintah Jangan Salah Mengukur Keberhasilan

Persoalan berikutnya yang tak kalah penting adalah perbedaan angka prevalensi stunting dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Salman mengungkapkan, pencatatan rutin pada awal 2025 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 13,39 persen. Sementara itu, dokumen RPJMD dan RKPD mencantumkan target tahun 2027 sebesar 19,78 persen dengan angka dasar survei sebesar 29,8 persen pada 2024.

Menurutnya, kedua angka tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung karena menggunakan metode pengukuran yang berbeda.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam mengevaluasi keberhasilan program penurunan stunting. Bahkan, target dalam dokumen perencanaan terlihat lebih tinggi dibandingkan angka yang sudah tercatat melalui pencatatan rutin.

“Akibatnya, target yang tercantum dalam dokumen perencanaan justru lebih tinggi dibandingkan angka yang telah tercatat. Kondisi ini membuat kemajuan penanganan stunting sulit dinilai secara tepat,” ungkapnya.

Karena itu, Fraksi ABNR meminta pemerintah menyajikan kedua seri data tersebut secara terpisah dan konsisten menggunakan metode pengukuran yang sama dari tahun ke tahun.

Kejelasan data ini penting agar pemerintah tidak keliru menentukan capaian maupun arah intervensi. Data yang akurat harus menjadi dasar dalam menetapkan wilayah prioritas, khususnya untuk pelayanan gizi ibu dan anak serta layanan rujukan bagi kelompok berisiko.

Di sektor kesehatan, Salman juga mempertanyakan kesesuaian antara kebutuhan pelayanan dasar dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, rencana aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 7 Tahun 2026.

Karena itu, Pemprov NTB diminta menguraikan secara terperinci kebutuhan pembiayaan pelayanan dasar berdasarkan rencana aksi tersebut dan membandingkannya dengan alokasi anggaran dalam RAPBD 2027.

Dengan demikian, DPRD dapat mengetahui secara jelas apakah masih terdapat kesenjangan pembiayaan yang berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar masyarakat.

Salman yang duduk di Komisi II DPRD NTB ini juga mengingatkan agar kebijakan penyesuaian belanja pemerintah tidak berdampak terhadap ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit milik provinsi.

“Penyesuaian struktur belanja harus tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas maupun ketersediaan layanan,” tandasnya.

Menurutnya, pengurangan belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai kebijakan penghematan justru menyebabkan pelayanan kesehatan mengalami penurunan kualitas.

Selain pelayanan kesehatan dasar, Salman turut menyoroti pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Ia meminta penjelasan mengenai status pembayaran iuran serta kecukupan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut selama satu tahun penuh.

DPRD, katanya, harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berujung pada terganggunya kepesertaan maupun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Jangan sampai penghematan belanja pemerintah justru memunculkan persoalan baru, ketika masyarakat harus menanggung biaya pelayanan kesehatan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Perencanaan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam RAPBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari memastikan anak-anak kembali bersekolah, memperjelas capaian penanganan stunting, hingga menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan pembiayaan jaminan kesehatan secara memadai,” tegasnya.

Salman menambahkan, seluruh persoalan tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menyusun prioritas anggaran. Sebab, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan penyesuaian belanja.

Sikap Salman Alfarizi tersebut sejalan dengan pandangan umum Fraksi ABNR yang disampaikan Juru Bicara Fraksi, H. M. Aminurllah, S.E., dalam Rapat Paripurna DPRD NTB sehari sebelumnya.

Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Dengan demikian, Fraksi ABNR menginginkan agar pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka-angka anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Untuk diketahui, apa yang disampaikan Haji Salman ini senada atas apa yang telah disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi ABNR, H. M. Aminurllah, S.E, tepatnya pada Rapat Paripurna DPRD NTB kemarin dengan fokus agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Provinsi NTB tentang APBD Tahun Anggaran 2027. (SR))

amman nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *