Awasi Paket Bermasalah, Bupati Sumbawa Wajibkan OPD Update Data Tiap Pekan

oleh -28 Dilihat

SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (17 November 2026) – Persoalan keterlambatan paket pengadaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, hingga akurasi pelaporan OPD menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., meluncurkan Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pengadaan, Senin (16/11/2026).

Peluncuran yang dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026 itu berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, terutama memastikan setiap paket pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, tepat kebutuhan, dan menghasilkan kualitas sebagaimana mestinya.

Bupati menegaskan, keberhasilan pengadaan tidak bisa hanya dilihat dari angka serapan anggaran. Sebab, tingginya penyerapan belum tentu mencerminkan kualitas hasil pekerjaan maupun ketepatan penggunaan anggaran.

“Ukuran keberhasilan pengadaan bukan hanya persentase penyerapan anggaran, tetapi apakah barang yang dibeli sesuai kebutuhan dan pekerjaan yang dibangun memiliki kualitas yang baik,” tegasnya.

Karena itu, Bupati meminta seluruh OPD tidak hanya fokus mengejar penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga serius mengawal pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Salah satu perhatian yang disampaikan adalah masih adanya paket pengadaan yang tertunda. Bupati meminta agar paket-paket tersebut segera dipercepat penyelesaiannya, namun tetap berpedoman pada prosedur dan tidak mengorbankan mutu pekerjaan.

Untuk memperkuat pengawasan, seluruh perangkat daerah diwajibkan menerapkan E-Monev secara konsisten mulai 16 November 2026.

Setiap OPD juga harus menunjuk satu penanggung jawab atau person in charge (PIC) pengadaan yang bertugas memperbarui data E-Monev dan E-Project minimal satu kali dalam sepekan.

Data yang dilaporkan harus akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, perkembangan paket pengadaan maupun kendala yang dihadapi tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi dapat dipantau dan ditindaklanjuti.

Bupati juga mengingatkan potensi persoalan integritas dalam proses pengadaan. Seluruh pihak diminta menghindari konflik kepentingan, gratifikasi, serta berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Bahkan, kepatuhan OPD dalam menggunakan sistem dan menyampaikan laporan akan menjadi salah satu bahan penilaian kinerja kepala perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani, S.T., M.M.Inov., menjelaskan bahwa E-Monev dirancang untuk mengintegrasikan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pengadaan secara lebih efektif.

Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan pengadaan, mengidentifikasi kendala lebih dini, serta menentukan langkah penanganan secara tepat.

Bagian PBJ Setda Sumbawa selanjutnya diminta menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan pengadaan melalui sistem tersebut.

Penerapan E-Monev diharapkan tidak berhenti sebatas kewajiban mengisi data dan menyampaikan laporan. Lebih penting, sistem ini harus mampu menjawab persoalan keterlambatan pekerjaan, memperkuat pengawasan, mencegah penyimpangan, dan memastikan kualitas hasil pengadaan.

Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan belanja daerah bukan sekadar berapa besar anggaran yang terserap, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (SR) 

amman nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *