Dalam Loka dan Politik Merawat Rumah Bersama

oleh -22 Dilihat

Oleh: JOHAN WAHYUDI
Dosen Tetap PNS Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya, Malang, asal Sumbawa, serta Penulis Buku Membincang Politik Lokal: Catatan dari Sumbawa dan Sumbawa Barat (2024).

Beberapa hari terakhir, halaman Istana Dalam Loka tidak hanya ramai oleh pengunjung, tetapi juga oleh perdebatan. Pasalnya, sebuah bangunan baru yang berdiri di depan pintu utama istana, yang oleh sebagian warga dipersepsikan sebagai WC, memicu protes hingga sempat terjadi penyegelan lokasi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera meluruskan persepsi tersebut. Bupati menjelaskan bahwa bangunan itu didesain sebagai ruang VVIP untuk menerima tamu kehormatan. Bangunan tersebut merupakan bagian dari revitalisasi tiga bangunan cagar budaya peninggalan Kesultanan Sumbawa (Dalam Loka, Bala’ Kuning, dan Bala’ Puti) dengan anggaran sekitar Rp70 miliar dari Kementerian Kebudayaan.

Menyikapi polemik tersebut, Bupati menggelar Musakara Ode atau musyawarah sederhana di halaman Istana Dalam Loka dengan duduk bersila di atas terpal yang digelar pada Senin (16/11/2026). Pertemuan itu melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, pimpinan DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan warga yang sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap pembangunan tersebut (PosKotaNTB, 16/11/2026). Memperkuat penjelasannya, Bupati Jarot menyampaikan bahwa rencana revitalisasi telah disampaikan kepada Sultan Sumbawa, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Sebagai pemimpin adat, Sultan Sumbawa pada prinsipnya telah menyetujui rencana pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi.

Mencermati polemik semacam ini, bisa saja dengan mudah muncul tafsir yang melihat silang pendapat di atas sebagai pertarungan antara kubu “pro-pembangunan” dan “anti-pembangunan”. Namun, saya memandang pembacaan seperti itu keliru dan bahkan berbahaya. Sebab, dikotomi semacam itu terlalu menyederhanakan persoalan sekaligus memberi stigma kepada warga yang bersuara kritis sebagai penghambat. Dari perspektif ilmu politik, yang sedang dipersoalkan sesungguhnya bukan semata-mata letak sebuah toilet. Namun, ada pertanyaan klasik dalam literatur ilmu politik, yakni siapa yang berhak turut serta menentukan wajah sebuah simbol bersama dan melalui proses seperti apa keputusan itu semestinya diambil?

Dua Niat Mulia yang Tidak Sempat Berjumpa

Sekarang, mari kita memandang kedua sisi dalam polemik ini. Pemerintah daerah sedang berhadapan dengan kesempatan langka yang tidak datang setiap tahun. Anggaran pusat untuk revitalisasi diperebutkan banyak daerah di seluruh Indonesia, sementara bangunan bersejarah kita rapuh. Bahkan, Bala’ Puti pernah terbakar. Tanpa intervensi yang serius dan terencana, warisan Kesultanan Sumbawa perlahan bisa kehilangan wujud aslinya. Wajar apabila pemerintah daerah berkepentingan agar program ini berjalan sehingga mengupayakan agar tidak ada resistensi. Sebab, penolakan bisa saja memunculkan kesan bahwa Sumbawa tidak kondusif. Konsekuensinya, ada potensi risiko anggaran dialihkan ke daerah lain yang dianggap lebih siap.

Di sisi lain, bagi Tau Samawa, Dalam Loka bukan sekadar aset fisik. Istana panggung yang dibangun Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III pada 1885 itu sarat makna religius dan identitas. Jumlah tiangnya sebanyak 99 melambangkan Asmaul Husna, sementara 17 anak tangganya merujuk pada jumlah rakaat salat wajib. Karena itu, sangat masuk akal bila warga begitu peka terhadap apa pun yang tiba-tiba berdiri di depan pintu utamanya. Protes itu, saya kira, lebih tepat dibaca sebagai ekspresi rasa memiliki, bukan penolakan terhadap pelestarian. Orang tidak akan repot memprotes sesuatu yang tidak ia cintai. Ini logika sederhana yang mudah kita pahami.

Jika dicermati, kedua sikap tersebut pada dasarnya berangkat dari kepedulian yang sama, yakni menjaga keaslian Dalam Loka. Sejak awal, Kementerian Kebudayaan menegaskan keaslian bangunan sebagai prioritas revitalisasi. Bahkan, tim Balai Pelestarian Kebudayaan telah mendokumentasikan kondisi prapemugaran agar hasilnya tidak berbeda dari wujud semula (SuaraNTB, 01/09/2026). Pun demikian dengan Bupati yang mengaku telah menemui Sultan Sumbawa sebelum program dimulai. Sayangnya, komitmen itu rupanya belum tersampaikan secara komprehensif kepada warga. Akibatnya, yang tampak di mata publik justru sebuah bangunan baru di depan pintu utama istana. Padahal, sejatinya tidak ada benturan antara niat baik dan niat buruk dalam situasi ini. Yang ada hanya dua niat mulia yang belum sempat berjumpa.

Legitimasi Tidak Hanya Lahir dari Hasil

Namun demikian, apabila membaca polemik Istana Dalam Loka dari perspektif politik, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Merujuk Fritz Scharpf (1999), ada dua sumber legitimasi kebijakan. Pertama, legitimasi output, yakni kebijakan dianggap sah karena hasilnya bermanfaat bagi rakyat. Kedua, legitimasi input, yakni kebijakan dianggap sah karena lahir dari partisipasi dan aspirasi rakyat. Dengan kata lain, yang pertama bisa dimaknai sebagai pemerintahan untuk rakyat, sedangkan yang kedua adalah pemerintahan oleh rakyat.

Lalu, Vivien Schmidt (2013) menambahkan dimensi ketiga yang ia sebut sebagai legitimasi throughput, yaitu kualitas proses tata kelola itu sendiri. Ukurannya meliputi efektivitas, akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, serta keterbukaan terhadap konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Polemik Dalam Loka memperlihatkan ketimpangan di antara ketiga dimensi tersebut. Jika diamati, pemerintah daerah cenderung berbicara dengan bahasa output. Kawasan istana akan ditata sebagai destinasi wisata religi, sejarah, dan budaya, lengkap dengan ruang VVIP untuk menyambut tamu kehormatan seperti menteri, pejabat negara, hingga sultan dari daerah lain (SuaraNTB, 17/11/2026). Sumbawa juga tengah bersiap menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia pada 2028. Semua itu adalah janji manfaat.

Sementara itu, warga justru mempersoalkan input dan throughput. Pertanyaan mereka sederhana: kapan kami benar-benar diajak bicara dan apakah rancangan kawasan ini pernah diketahui publik sebelum bangunan baru itu berdiri di depan pintu utama istana?

Lebih jauh, pengakuan Bupati bahwa pemerintah daerah “agak kecolongan” karena tidak berkoordinasi langsung dengan kontraktor yang ditunjuk dari Jakarta patut dihargai sebagai sikap jujur (Samawarea, 16/11/2026). Namun demikian, pengakuan itu sekaligus menunjukkan letak akar masalah sesungguhnya, yakni pada proses, bukan pada niat.

Revitalisasi ini melibatkan rantai aktor yang panjang, mulai dari Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, konsultan perencana, kontraktor pelaksana, pemerintah kabupaten, Kesultanan Sumbawa, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Tim Ahli Cagar Budaya, hingga warga. Dalam tata kelola berlapis seperti ini, informasi mudah terputus di tengah jalan. Ruang kosong yang ditinggalkan informasi akan selalu diisi oleh persepsi. Dalam kasus ini, persepsi itu bernama “WC di depan istana”.

Maka, di sinilah argumen Schmidt menjadi relevan bagi kita. Menurutnya, berbeda dengan input dan output, throughput paling terasa justru ketika buruk. Proses yang baik nyaris tidak terlihat oleh publik, tetapi proses yang buruk dapat membayangi seluruh kebijakan, bahkan mendegradasi nilai kebijakan yang hasilnya baik karena dianggap tercemar oleh caranya.

Program senilai sekitar Rp70 miliar dari Kementerian Kebudayaan ini jelas membawa manfaat besar bagi pelestarian warisan Kesultanan Sumbawa. Namun, satu bangunan yang muncul tanpa penjelasan memadai sudah cukup untuk menggeser perhatian publik dari manfaat itu. Jika proses tidak segera dibenahi, manfaat sebesar apa pun berisiko kehilangan dukungan dari warga yang seharusnya paling merasakannya.

Warisan Budaya Selalu Bernilai Politis

Selain urusan proses dan hasil, ada satu hal lagi yang perlu kita akui, bahwa warisan budaya tidak pernah benar-benar netral. Pakar warisan budaya, Laurajane Smith, dalam bukunya Uses of Heritage (2006), memperkenalkan konsep penting, yakni authorized heritage discourse atau wacana warisan yang “direstui” otoritas resmi.

Menurut Smith, wacana ini memberi ruang istimewa bagi para ahli atas dasar nilai dan pengetahuannya serta kerap digunakan untuk kepentingan pembangunan identitas bangsa. Akibatnya, negara dan para ahli cenderung dianggap sebagai pihak otoritatif dalam mendefinisikan warisan dan bagaimana ia mesti dirawat. Padahal, bisa jadi masyarakat memiliki makna sendiri yang tidak selalu tertulis dalam dokumen teknis maupun gambar kerja para konsultan dan kontraktor.

Smith bahkan sampai pada kesimpulan yang provokatif, yakni semua warisan pada dasarnya bersifat takbenda. Yang membuat sebuah bangunan berharga bukan hanya kayu dan tiangnya, tetapi makna yang terus dihidupkan dan dipelihara oleh komunitasnya.

Dalam Loka adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan hal itu. Istana ini bukan monumen mati yang hanya dipandangi dari balik pagar. Selama ini, Dalam Loka masih menjadi ruang perjumpaan warga, mulai dari ajang pemilihan Taruna-Dadara, pertunjukan teater, pameran budaya, hingga pergelaran musik tradisional seperti seruling Sumbawa. Dengan cara pandang ini, protes warga justru dapat dibaca sebagai bagian dari proses merawat makna itu sendiri, bukan sekadar reaksi emosional sesaat terhadap sebuah proyek pembangunan.

Ketika sebuah istana ditata dengan logika tamu kehormatan dan kunjungan wisata, sebagian warga bisa merasa istana itu bergeser dari “rumah bersama” menjadi etalase. Kekhawatiran semacam ini tentu saja tidak lahir dari ruang hampa. Bangunan baru yang berdiri tepat di depan pintu utama, bagian yang pertama kali menyambut setiap orang yang datang, mudah memantik pertanyaan tentang untuk siapa sebenarnya istana itu ditata.

Namun, ini tidak berarti pariwisata salah atau ruang VVIP tidak perlu. Pariwisata yang dikelola dengan baik justru bisa menghidupi pelestarian. Artinya, makna sebuah ruang bersejarah harus dinegosiasikan bersama masyarakat, tidak cukup diputuskan di kantor pemda.

Gagasan ini sebenarnya sejalan dengan hukum kita sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadikan partisipasi sebagai salah satu asas pelestarian, yakni setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif. Undang-undang yang sama mendefinisikan pelestarian sebagai upaya dinamis untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Pemanfaatannya pun diakui untuk banyak kepentingan, mulai dari agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, hingga pariwisata.

Artinya, pariwisata memang sah, tetapi tidak berdiri sendiri. Ia harus berjalan beriringan dengan fungsi religius dan sosial yang selama ini diyakini warga. Dengan begitu, mengajak warga duduk dan bicara bukanlah kemurahan hati pemerintah, tetapi bagian dari semangat undang-undang.

Musakara Ode, Jangan Berhenti di Atas Terpal

Atas dasar itu, langkah Bupati Jarot menghentikan sementara pekerjaan dan menggelar Musakara Ode di halaman istana pada Senin (16/11), layak dihargai. Duduk bersila (silapangkan) di atas terpal, tanpa meja dan kursi formal, bersama keluarga Sultan, DPRD, Tim Ahli Cagar Budaya, LATS, dan warga, adalah pesan simbolik yang kuat bahwa pemerintah datang untuk mendengar.

Dari forum itu muncul pula opsi memindahkan toilet ke sudut kawasan agar tidak mengganggu pandangan ke bangunan utama. Namun, musyawarah yang hanya digelar sekali berisiko menjadi ibarat obat pereda nyeri. Sementara revitalisasi masih berjalan hingga 2027 dan masih banyak keputusan yang akan diambil. Agar kepercayaan masyarakat tidak kembali retak, ada beberapa upaya yang barangkali bisa dipertimbangkan.

Pertama, buka saja dokumen perencanaan kepada publik. Rencana tapak hingga fungsi setiap bangunan baru dapat dipajang di lokasi dan, bila perlu, diunggah secara daring. Transparansi seperti ini jauh lebih murah daripada meredakan kecurigaan setelahnya.

Kedua, lembagakan musyawarah menjadi forum pemantau bersama yang melibatkan pihak Kesultanan, LATS, Tim Ahli Cagar Budaya, akademisi, DPRD, dan perwakilan warga, serta bertemu secara berkala hingga proyek tuntas.

Ketiga, tetapkan aturan main bagi pelaksana proyek bahwa setiap perubahan tata letak di zona inti istana wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tim ahli dan forum. Kontraktor perlu memahami bahwa yang mereka kerjakan adalah simbol hidup sebuah masyarakat.

Keempat, kepada pemerintah daerah, agar jangan membingkai kritik sebagai ancaman terhadap program. Narasi “tidak kondusif” dapat membuat warga merasa suaranya dianggap sebagai gangguan. Padahal, kritik yang disampaikan dengan baik justru dapat menjadi mekanisme kendali mutu yang gratis.

Kelima, kepada warga yang menyampaikan keberatan, apabila ruang dialog sudah dibuka, maka salurkan kritik melalui forum disertai data dan argumen pelestarian yang kuat. Aksi sepihak seperti penyegelan memang ampuh menarik perhatian, tetapi berisiko menjadi alasan bagi pusat untuk ragu, padahal anggaran pelestarian itulah yang sama-sama kita harapkan.

Pada titik ini, kedua pihak perlu saling menahan diri agar dua niat mulia tadi akhirnya benar-benar berjumpa demi masa depan Tau dan Tana Samawa.

Catatan Penutup

Sumbawa memiliki semboyan Sabalong Samalewa yang kerap dimaknai sebagai membangun secara seimbang dan serasi. Semboyan yang digali dari falsafah hidup Tau Samawa ini rasanya tepat untuk menengahi polemik Dalam Loka. Keseimbangan antara kebutuhan menata dan kewajiban mendengar, antara kecepatan anggaran dan kesabaran musyawarah, serta antara kepentingan wisata dan kedalaman makna.

Merawat warisan adalah kerja politik dalam arti yang paling luhur, yakni merawat kepercayaan di antara mereka yang sama-sama merasa memilikinya. Karena itu, ukuran keberhasilan revitalisasi Dalam Loka bukanlah seberapa cepat proyek selesai. Ukurannya sederhana: apakah setelah semua pekerjaan rampung nanti, Tau Samawa masih merasa istana itu rumah bersama mereka?

Wallahu a’lam.

amman nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *