SUMBAWA BESAR, samawarea.com (24 September 2026) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan Jubir sekaligus Ketua PKB Sumbawa, Sukiman S.Pd.I dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, sebagai tanggapan atas penyampaian rancangan perubahan APBD oleh pemerintah daerah pada Senin, 21 September 2026.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB mencermati sejumlah perubahan dalam struktur APBD 2026. Salah satunya terkait target pendapatan daerah yang mengalami peningkatan.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp 1,89 triliun, bertambah Rp 45,83 miliar atau sekitar 2,42 persen, sehingga menjadi sekitar Rp 1,94 triliun.
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 2,01 miliar untuk penyertaan modal daerah pada PT BPR NTB dalam rangka Program Upland. Dalam perubahan APBD, anggaran tersebut menjadi nol atau berkurang 100 persen.
Anggaran itu kemudian dialihkan menjadi belanja operasional dan belanja modal Program Upland sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.
“Untuk seluruh komponen yang mengalami peningkatan atau bertambah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah,” demikian salah satu poin pandangan umum Fraksi PKB.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah harapan dan catatan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pertambangan ilegal dan pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Menurut Fraksi PKB, persoalan pertambangan perlu menjadi perhatian pemerintah agar penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah lebih serius memperhatikan dampak kemarau ekstrem yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Salah satu yang disoroti adalah perlunya tambahan dukungan anggaran bagi instansi teknis pelaksana kebencanaan, khususnya BPBD Kabupaten Sumbawa. Tambahan dukungan tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan kerja dan kinerja BPBD dalam menghadapi berbagai dampak bencana dan kondisi kekeringan.
Selanjutnya, Fraksi PKB menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).
Pemerintah daerah diminta mampu menunjukkan kinerja secara nyata dan transparan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, pemerintah daerah hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan,” tegas Fraksi PKB dalam pandangannya.
Fraksi PKB juga meminta Pemkab Sumbawa serius melakukan pembenahan Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data potensi dari program pendataan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Menurut Fraksi PKB, data yang akurat dan terintegrasi nantinya dapat menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan sekaligus memberikan solusi yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan infrastruktur juga masuk dalam catatan Fraksi PKB. Pemerintah Kabupaten Sumbawa diminta memberikan perhatian terhadap infrastruktur utama yang menjadi penghubung antarkecamatan. Salah satu yang secara khusus disebut adalah jalan lintas Moyo Hilir–Sumbawa.
Fraksi PKB berharap perhatian terhadap infrastruktur tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat.
Pandangan umum Fraksi PKB tersebut ditutup dengan penegasan bahwa seluruh catatan yang disampaikan merupakan bagian dari pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PKB juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pandangan umum serta mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan dalam rapat paripurna tersebut. (SR)
