SUMBAWA BARAT, samawarea.com (24 Agustus 2026) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun, di tengah besarnya kontribusi perusahaan terhadap daerah, muncul pertanyaan besar yang mulai menjadi perhatian Pemerintah Daerah KSB: sejauh mana kesiapan daerah jika izin operasi AMMAN memasuki masa berakhir pada 2030? Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Ketergantungan ekonomi KSB terhadap sektor pertambangan masih sangat kuat.
Karena itu, masa depan AMMAN di Sumbawa Barat bukan hanya menyangkut keberlangsungan sebuah perusahaan tambang, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat, pendapatan daerah, lapangan pekerjaan, UMKM, perdagangan, jasa, hingga kehidupan ribuan masyarakat yang ekonominya bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas pertambangan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, mengungkapkan bahwa selama ini daerah memperoleh bagi hasil royalti dari aktivitas pertambangan AMMAN dengan nilai yang sangat besar.
“Royalti Dana Bagi Hasil (DBH) kita dari AMMAN kurang lebih Rp 400 miliar pertahun sebagai daerah penghasil. Namun kalau AMMAN berhenti beroperasi di KSB dan bergeser ke Kabupaten Sumbawa untuk mengelola Dodo Rinti, kemungkinan kita bukan lagi menjadi daerah penghasil, dan DBH kita akan jauh di bawah sebagai daerah penghasil,” ungkap Suhadi.
Ia mengatakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 129 ayat (1) menyebutkan pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur, yakni pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5 persen. Pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5 persen dan pemerintah kabupaten/kota lainnya mendapat bagian sebesar 2 persen.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menghitung berbagai kemungkinan. Pemda tidak ingin hanya bergantung pada satu sektor ekonomi, meskipun pada saat yang sama tetap berharap AMMAN dapat melanjutkan operasinya di KSB agar KSB tetap menjadi daerah penghasil.
Suhadi mengatakan, pemerintah saat ini juga tengah melakukan feasibility study untuk melihat potensi pendapatan daerah dari keberadaan smelter yang telah selesai dibangun 100%.
“Untuk saat ini kami juga sedang melakukan feasibility study terkait pendapatan daerah terhadap keberadaan smelter yang sudah selesai dibangun 100 persen,” katanya.
Pemda KSB, lanjutnya, tetap berharap AMMAN dapat memperpanjang izin operasinya setelah 2030. Keberadaan perusahaan dinilai masih sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Harapan serupa juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat, Slamet Riady. Menurutnya, dampak keberadaan AMMAN terhadap ketenagakerjaan di KSB sangat besar.
Saat ini, kata dia, sekitar 17.392 orang bekerja dalam ekosistem pertambangan, baik di PT AMMAN maupun perusahaan subkontraktornya. Di sisi lain, jumlah pengangguran di Kabupaten Sumbawa Barat masih mencapai sekitar 3.416 orang, yang merupakan akumulasi dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sarjana.
Slamet mengingatkan, apabila izin AMMAN tidak diperpanjang pada 2030 dan aktivitas pertambangan berpindah ke wilayah lain, jumlah pengangguran di KSB berpotensi meningkat.
“Kalau PT AMMAN tidak memperpanjang izin pada tahun 2030, tentu pengangguran di KSB akan bertambah. Ribuan masyarakat akan kembali mencari pekerjaan dari awal lagi,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap PT. AMMAN tetap melanjutkan beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat, apabila terjadi perubahan wilayah operasi perusahaan,kita berharap AMMAN tetap mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja asal KSB yang selama ini bekerja di Batu Hijau untuk dapat diberdayakan pada proyek baru seperti Dodo Rinti.
Besarnya kekhawatiran pemerintah daerah juga tidak terlepas dari besarnya pengaruh AMMAN terhadap perekonomian KSB.
Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bertajuk “Analisis Dampak Makro ekonomi dan Sosial Ekonomi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN)” menunjukkan bahwa aktivitas AMMAN memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap KSB.
Kajian yang mencakup periode 2018 hingga 2024 itu menggunakan pendekatan Inter-Regional Input-Output (IRIO) dan kerangka economic multiplier untuk menghitung dampak investasi, operasional pertambangan, pembangunan smelter, serta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) AMMAN.
Sepanjang periode kajian, aktivitas AMMAN disebut menghasilkan tambahan output ekonomi sebesar Rp184 triliun dan berkontribusi terhadap pembentukan PDRB KSB sebesar Rp108,2 triliun.
Bahkan pada 2024, kontribusi AMMAN diperkirakan mencapai Rp28,9 triliun atau sekitar 79 persen dari total PDRB KSB.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh AMMAN tidak berhenti pada kegiatan pertambangan.
Aktivitas perusahaan ikut menggerakkan perdagangan, konstruksi, transportasi, jasa, penyediaan makanan, logistik, pertanian, peternakan, serta berbagai sektor ekonomi lainnya.
Menurut Kepala Kajian Natural Resources and Energy Studies LPEM FEB UI, Uka Wikarya, kebutuhan ekonomi perusahaan terhadap berbagai barang dan jasa menciptakan efek berganda yang dirasakan masyarakat.
Kebutuhan makanan bagi ribuan pekerja, misalnya, turut menghidupkan usaha petani, peternak dan penyedia bahan pangan lokal. Begitu pula kebutuhan logistik dan jasa lainnya yang membuka kesempatan kerja di berbagai sektor.
Kajian tersebut juga mencatat peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 44 triliun sepanjang periode kajian, atau rata-rata sekitar Rp 6,3 triliun per tahun.
Kajian LPEM FEB UI mencatat aktivitas AMMAN menciptakan rata-rata sekitar 18,6 ribu lapangan kerja per tahun di KSB melalui efek berganda ekonomi. Pada 2024, kesempatan kerja yang tercipta disebut mencapai lebih dari 31 ribu pekerjaan, yang tersebar bukan hanya di sektor pertambangan, tetapi juga perdagangan, konstruksi, transportasi dan berbagai sektor jasa yang terhubung dengan rantai pasok perusahaan.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ketika aktivitas pertambangan bergerak, roda ekonomi masyarakat ikut bergerak. Sebaliknya, apabila aktivitas tersebut berhenti tanpa adanya sektor pengganti yang cukup kuat, maka dampaknya juga berpotensi dirasakan secara luas.
Menyadari besarnya ketergantungan terhadap sektor tambang, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menyiapkan sejumlah klaster ekonomi baru.
Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, ST., M.Si., mengatakan salah satu sektor yang dipersiapkan adalah pariwisata.
Pemerintah mulai mendorong pariwisata kerakyatan pada tahun 2026 pemerintah menyimpan anggaran untuk wisata kerakyatan sebesar Rp 11 milyar, pengelolaan destinasi wisata konvensional secara lebih profesional dengan menyiapkan anggran sebesar 4 milyar, hingga upaya mengalih fungsikan Bandara Kiantar dari bandara khusus menjadi bandara umum untuk konektivitas tranportasi agar wisatawan lebih mudah menuju Sumbawa Barat.
“Ya, tahun 2030 kita belum mengetahui apakah izin PT AMMAN akan diperpanjang atau tidak. Karena itu kita harus serius mempersiapkan klaster ekonomi baru di Sumbawa Barat, salah satunya pariwisata. Kita akui saat ini penopang ekonomi KSB masih kuat dari sektor tambang,” ungkap Amar dalam kegiatan FGD wisata kerakyatan di Bendungan Tiu Suntuk.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB), jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada awal tahun 2026 tercatat fluktuatif per bulannya. Januari sebanyak 44.755 perjalanan, Februari 37.561 perjalanan, Maret 41.848 perjalanan, dan April kembali tercatat 37.561 perjalanan. Jumlah tersebut bisa meningkat kalau Bandara Kiantar Poto Tano sudah dibuka untuk umum.
“Banyak wisatawan yang bertanya tentang wisata KSB, namun setelah kita jelaskan rute perjalanan sering kali membatalkan niatnya, bukan karna wisata KSB tidak menarik melaikan rata rata wisatawan memiliki waktu yang singkat sehingga tidak cukup waktu apabila menempuh jarak yang relatif dianggap jauh, dan cenderung memilih paket wisata yang bisa disesuaikan dengan waktunya, kalau Bandara Kiantar Sudah dibuka Untuk Umum saya yakin wisatawan pasti lebih banyak ke KSB,” ungkap Erwin salah satu pengiat wisata dari Lombok Timur pemilik Villa Aranka Tampasan.
Selain pariwisata, pemerintah KSB juga menyiapkan sektor agribisnis, antara lain Agribisnis peternakan sapi tahun 2026 pemerintah siapkan bantuan 1000 ekor Sapi dan Agribisnis peternakan ayam disiapkan untuk tahun 2027 dengan menyiapkan ribuan bantuan bibit ayam broiler lengkap dengan pakannya.
Pengembangan pertanian juga diarahkan melalui optimalisasi jaringan irigasi, upaya membawa manfaat air Bendungan Bintang Bano hingga ke wilayah Kecamatan Jereweh yang sedang berproses saat ini untu mengaliri ribuan hektar ladang pertanian. .
Pemerintah juga melihat investasi daerah sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui investasi pada Bank NTB. Amar menyebut, apabila investasi daerah dapat mencapai sekitar Rp 400 miliar selama periode 5 tahun ini, maka potensi pendapatan bersih yang diterima pemerintah daerah dapat mencapai sekitar Rp 75 miliar setiap tahun, ditambah saham sebelumnya Rp 100 milyar menjadi Rp 500 milyar sehingga royalti yang diterima oleh pemerintah KSB bisa mencapai Rp 93,75 milyar.
“Investasi ke Bank NTB juga menjadi solusi peningkatan PAD kita. Kalau investasi kita bisa mencapai Rp 400 miliar, setiap tahunnya Pemda KSB bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp 75 miliar belum ditambah 100 milyar saham sebelumnya,” katanya.
Kehadiran smelter yang telah dibangun juga dinilai memberikan peluang baru bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Namun, berbagai strategi tersebut bukan berarti Pemda KSB menginginkan AMMAN berhenti beroperasi. Sebaliknya, pemerintah masih sangat berharap perusahaan dapat memperpanjang izin operasinya setelah 2030.
“Pemerintah akan trus berupaya menyiapkan diri menciptakan klaster ekonomi baru namun kami juga berharap agar PT. AMMAN bisa terus beroperasi di KSB mendampingi pemerintah menciptakan klaster ekonomi baru,” harap Bupati Sumbawa Barat.
Sementara itu, Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perpanjangan izin operasi atau tidak, AMMAN belum sampai pada pembahasan tersebut. Menurutnya, perusahaan masih melakukan sejumlah kajian kelayakan terhadap pengembangan proyek ke depan.
“Untuk kejelasan perpanjangan izin belum dibahas karena kami masih dalam tahap feasibility study,” ujarnya.
Bahkan untuk Batu Hijau, AMMAN masih mengkaji kemungkinan adanya tambahan fase produksi, termasuk kemungkinan fase 9, maupun percepatan pengembangan sesuai hasil kajian.Selain Batu Hijau, perusahaan juga masih melakukan feasibility study terhadap proyek Site Elang.
Dengan demikian, masa depan aktivitas pertambangan AMMAN di wilayah tersebut masih menjadi bagian dari proses kajian perusahaan yang belum dibahas apakah akan diperpanjang atau tidak.
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) juga terus berkomitmen mendukung pertumbuhan klaster ekonomi baru di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai langkah strategis transisi ekonomi menghadapi masa pascatambang. Sinergi kuat dilakukan bersama pemerintah daerah melalui program KSB Maju Luar Biasa untuk memperkuat kemandirian masyarakat.
Bentuk Dukungan dan Sektor Klaster Baru Pertanian dan Pangan: Mengembangkan penangkaran benih padi unggul, hortikultura, serta pertanian organik yang sukses mendongkrak hasil panen petani lokal,Peternakan & Perikanan: Mendukung hilirisasi penggemukan sapi Bali serta budidaya udang dan perairan produktif.
Infrastruktur dan Pariwisata: Membuka konektivitas wilayah lewat pembangunan bandar udara di Kiantar guna mendukung pariwisata kerakyatan.Pengembangan UMKM & Industri: Memberikan pelatihan manajemen keuangan, digitalisasi, serta pengurusan legalitas dan sertifikasi halal
Dampak AMMAN terhadap KSB juga dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya Peti Puspitasi asal Tapir. Pelaku UMKM yang berhasil mengembangkan usaha permen susu melalui pembinaan AMMAN.
Ia berharap AMMAN dapat terus beroperasi di Sumbawa Barat sehingga pendampingan terhadap UMKM dapat berkelanjutan.
“Saya berharap PT AMMAN bisa terus beroperasi di KSB agar bisa terus membina UMKM di KSB. AMMAN sangat serius membina UMKM dan sangat maksimal. Mereka mampu mengubah pola pikir kami. Salah satu contohnya saya, berkat bimbingan AMMAN omzet saya bisa naik berkali-kali lipat,” ungkapnya.
Hingga 2026, AMMAN menyebut telah mendampingi lebih dari 1.200 UMKM mitra yang tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur melalui berbagai program CSR/PPM, khususnya pada bidang pemberdayaan ekonomi.
Pendampingan tersebut mencakup manajemen bisnis dan keuangan, peningkatan kualitas produk, branding dan kemasan, legalitas serta sertifikasi, pemasaran digital, akses pasar, akses pembiayaan hingga penguatan kapasitas produksi.
Sejumlah program yang telah berjalan antara lain SINERGI/SELARAS yang mendampingi 32 UMKM di KSB, Bale Berdaya dengan 105 UMKM di Kabupaten Sumbawa, serta GUMI SERI yang melibatkan 40 UMKM di Lombok Timur.
Program tersebut telah menghasilkan berbagai dampak, mulai dari peningkatan omzet, perluasan pasar, perbaikan kemasan dan legalitas, hingga terbukanya akses pemasaran lokal, nasional bahkan internasional bagi sejumlah UMKM.
Pada akhirnya, tahun 2030 menjadi titik penting yang mulai membayangi arah pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat.
Di satu sisi, masyarakat dan pemerintah daerah masih berharap AMMAN tetap menjadi bagian dari masa depan KSB. Di sisi lain, pemerintah juga tidak ingin pembangunan daerah terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi.
Dengan kontribusi AMMAN yang sangat besar terhadap PDRB, pendapatan daerah, lapangan kerja, UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat, berakhirnya aktivitas pertambangan tanpa persiapan yang matang tentu dapat menimbulkan guncangan ekonomi. Karena itu, persoalan AMMAN bukan sekadar “apakah izin akan diperpanjang atau tidak?”
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah: “Jika AMMAN tetap beroperasi, sudah sejauh mana KSB memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun ekonomi yang lebih beragam? Dan jika AMMAN tidak lagi beroperasi di KSB setelah 2030, apakah daerah sudah benar-benar siap?”
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kini berada pada persimpangan penting. Harapan terhadap keberlanjutan AMMAN tetap ada, tetapi persiapan menghadapi segala kemungkinan juga harus berjalan. Sebab, ketika pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi selama bertahun-tahun, pekerjaan rumah terbesar pemerintah bukan hanya mempertahankan tulang punggung tersebut, tetapi juga memastikan KSB memiliki “kaki ekonomi” lain yang kuat untuk tetap berdiri ketika suatu hari sumber daya tambang mulai berakhir. (HEN/SR)
